Perpres No.33/2020 Ibarat Covid-33 bagi DPRD se Indonesia, Kemendagri Janji Akan Merevisi 

0
13143

– Wantimpres Ingatkan Anggota DPRD Bukan Pejabat Daerah

BALI – Rencana pemberlakuan Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Tahun Anggaran 2021 nampaknya mendapat kritik tajam dari kalangan DPRD kabupaten/kota maupun DPRD Provinsi se Indonesia.Bahkan mereka mendesak supaya Presiden RI Joko Widodo mencabut atau merevisi lampiran Perpres yang dinilai diskriminatif dan merugikan kedudukan legislator.

Tidak tanggung-tanggung penolakan pemberlakuan Perpres No.33/2020 itu dikemas dalam bentuk rekomendasi hasil seminar sinergitas nasional yang dimotori Komisi A DPRD Jatim dan DPRD Bali dengan tema “Kedudukan Anggota DPRD Sebagai Pejabat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Saat ini”.

Kegiatan yang berlangsung di Westin Resort Nusa Dua Bali Jumat (6/11/2020) ini juga menghadirkan narasumber dan keynote speaker yang berkompeten baik hadir langsung maupun melalui daring.

Diantaranya, Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman dan Investasi). Moeldoko (Kepala Staf Presiden), Mohammad Chudori (Sekjen Kemendagri), Zulfikar (anggota Komisi II DPR) Selain itu Soekarwo (Wantimpres), Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu), Ardian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Rusdianto Sesung (Dekan FH Universitas Narotama Surabaya).

Kegiatan yang dibagi tiga sesi ini dimoderatori oleh Suko Widodo (Dosen FISIP Unair), Rizari (Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN Jatinagor) dan Hadi Dediansyah (Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim).

Ketua panitia seminar sinergitas nasional Komisi A DPRD Provinsi dan Komisi A DPRD kabupaten/kota se Indonesia, Mayjen (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menyamakan pola pandang kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat daerah dan meningkatkan kapasitas anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi.

“Munculnya Perpres No.33/2020 ini membuat resah seluruh anggota DPRD se Indonesia. Makanya kami mendesak supaya direvisi atau dicabut agar roda pemerintahan daerah tetap kondusif,” kata politisi asal Partai Golkar.

Senada, ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan bahwa Perpres No.33/2020 ini menjadi ancaman serius bagi anggota DPRD. Sehingga muncul dinamika diberbagai daerah di Indonesia untuk mendesak direvisi atau bahkan dicabut.

Anita ketua DPRD Sumatera Selatan menambahkan bahwa Perpres No.33/2020 bagi kalangan anggota DPRD se Indonesia diibaratkan dengan Covid-33 karena terlalu banyak menyita waktu untuk dipikirkan dan menjadi tanda tanya apakah kinerja DPRD tahun 2021 bisa optimal jika Perpres ini diberlakukan.

“Kami meminta Perpres No.33/2020 tentang harga satuan regional itu tidak diberlakukan kepada DPRD, jadi Perpres ini hanya berlaku bagi ASN dan DPRD dikeluarkan dari pemberlakuakn Perpres No.33,” harap perempuan berjilbab ini.

Menurut Anita, hal serupa juga pernah diberlakukan di tahun 2014 namun ketentuannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga DPRD masih bisa bersinergi kembali secara optimal.

Sedangkan kepada DPR RI, Anita meminta ikut memperjuangkan identitas yang jelas bagi DPRD karena aturan yang berlaku saat ini menyamakan anggota DPRD dengan pejabat daerah tapi kedudukan dan hak DPRD tidak sama. Bahkan dipaksa menerima tapi tidak bisa mengatur sehingga berbeda jauh dengan DPR RI.

Anggota Wantimpres Soekarwo dalam paparannya menegaskan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah itu bukan bagian dari pejabat daerah (ASN). Karena itu konsistensi melaksanakan hukum tata negara sesuai konstitusi UUD 1945 menjadi sangat penting.

Dalam UUD 1945 dan UU kedudukan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota adalah menjalankan peran sebagai legislatif seperti fungsi legislasi (pembuat aturan), budgeting (pembuat anggaran), controling (pengawas). Anggota DPRD juga dipilih langsung dan mendapat mandat dari rakyat sehingga mereka membawa aspirasi dan perwakilan rakyat daerah.

“Oleh karena itu meletakan fungsi DPRD menjadi quasi (seperti) eksekutif adalah bertentangan dengan UUD 1945. Karena anggota DPRD itu adalah Legislatif, bukan pejabat daerah,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.

Lebih jauh Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara Indonesia (APHTN-HAN) menegaskan fungsi dan peran wakil rakyat diatur dalam sejumlah pasal di UUD 1945 di antaranya pada bab II pasal 2 dan pasal 3, kemudian bab VI pasal 18 ayat (1) hingga (7). Selain itu, bab VII pasal 20, 20A, 21, 22 dan pada bab VII A pasal 22D. Ia mengusulkan agar sejumlah aturan teknis baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden harus meletakan kedudukan DPRD pada ranah Trias Politika sebagai legislatif, bukan Eksekutif maupun Yudikatif.

Tujuannya supaya kekuasaan tidak hanya diberikan pada satu orang karena Indonesia menganut negara hukum (Trias Politika). “Perlu konsitensi penekanan kemurnian pelaksanaan hukum tata negara berdasarkan UUD 1945 (konstitusi), jangan ada PP dan Perpres (hukum administrasi negara) yang bertentangan dengan aturan di atasnya (konstitusi),” pinta mantan Gubernur Jatim ini.

Dalam konstitusinya, sudah jelas bahwa konsep Legislatif di Indonesia adalah MPR, DPR, DPD RI dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun ketika di UU 23/2014 memasukkan DPRD sebagai pejabat Daerah disini menjadi tidak sesuai konstitusi. Karena itu anggota DPRD itu legislatif tidak bisa disetarakan dengan kepala OPD.

Begitu juga dalam UU No.22/1999 menyatakan DPRD sebagai legislatif daerah. Kemudian berubah sebagai unsur penyelenggara daerah diatur dalam UU No.32/2004. “Secara prinsip memang sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tiga fungsi yakni legislasi, budgeting dan pengawasan,” ungkap Pakde Karwo.

Ia merekomendasikan agar aturan teknis di PP dan Permen meletakkan DPRD dalam trias politika. Sebab ada kesalahan serius dalam UU No.23/2014 yakni dalam Bab VII Paal 95 ayat (2) menyatakan anggota DPRD Provinsi adalah pejabat daerah.

“Saya mohon kepada DPR RI tolong ini diperjuangkan agar seperti MD3,” harap Pakde Karwo.

Ditambahkan, penetapan harga satuan regional bagi anggota DPRD dengan at cost juga kurang fleksibel sehingga sebaiknya dikembalikan menggunakan lumsum seperti DPR RI. Alasan sesuai hukum tata negara, pemerintah itu efektif dan efisien, kalau efisien baru efektif.

“Ngurus orang miskin itu tak bisa efisien. Ini bukan provokasi tapi ini konstitusi dalam hukum administrasi negara dimana PP dan Perpres itu harus senada dengan konstitusi,” pungkas anggota Wantimpres asal Jatim.

Sementara itu Atera Primanto Bhakti Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan bahwa trigger munculnya Perpres No.33/2020 adalah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya efisiensi belanja daerah. Mengingat, perilaku belanja daerah belum mencerminkan prinsip efektif dan efisien.

Ia mencontohkan 5 besar belanja barang dana yang tertinggi meliputi jasa antor, perjalanan dinas, barang dan jasa BNPAD, pemeliharaan dan barang habis pakai. Sedangkan untuk belanja pegawai didominasi gaji dan tunjangan, pendidikan, tambahan penghasilan ASN, Honorarium ASN dan pegawai.

“Rata-rata setiap tahun belanja barang dan jasa maupun belanja pegawai itu naik kecuali belanja modal. Periode 2010-2019 rata-rata belanja pegawai mencapai 38%, belanja barang dan jasa 21,6%, dan belanja modalnya 21%,” ungkap Artera.

“Inilah yang kemudian memunculkan Perpres No.33/2020 yang akan diterapkan pada APBD tahun anggaran 2021. Awalnya memang berat tapi saya yakin nanti efesiensi dan efektifitas akan tercapai,” imbuhnya.

Masukan dari sejumlah daerah juga sudah diterima Kemenkeu, seperti minta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tapi saudara-saudara kita di Indonesia Timur PAD nya sangat kecil dan uang jalannya sangat besar. Begitu juga jika menggunakan pendekatan PDRB kurang mencerminkan rasa keadilan.

Senada, Ardian Dirjen Bina Keungan Daerah Kemendagri meminta kekhawatiran anggota DPRD terhadap pemberlakuan Perpres No.33/2020 jangan terlalu berlebihan sehingga sampai mengganggu proses pembahasan APBD TA 2021. Pasalnya, Kemendagri sudah menjamin akan dilakukan revisi.

“Arah kebijakan pemerintah pusat sudah jelas bahwa Perpres No.33 ini akan direvisi, maka pada saat direvisi dan dikeluarkan dalam peraturan hukum yang baru maka tinggal dilakukan perubahan melalui penjabaran APBD, sehingga pada prinsinya tidak ada masalah. Jadi teman-teman DPRD tetap mambahas APBD 2021 sesuai Perpres No.33,” harap Ardian.

Ia bahkan meminta masukan dari asosiasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia terkaitarah kebijakannya seperti apa kalau berubah, lalu klasifikasi kelasnya seperti apa masukannya sehingga lebih kongkrit agar lebih jelas pada saat mereka menghitung komposisi perjalanan dinas untuk kebutuhan cost dengan klasifikasinya dalam APBD.

“Rekomendasi dari hasil forum ini tentu akan kami jadikan kajian. Pada saat rumusan kita masak sebelum diputuskan hasil final revisi nanti kami akan mengundang lagi mereka,” pungkas Ardian. (pun)

Leave a reply