SE Menaker Picu Pro dan Kontra di Jatim

0
148

– Buruh minta Gubernur Khofifah berani tolak SE kontraproduktif

SabdaNews.com – Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021, nampaknya memicu pro dan kontra. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Subagjo mengaku akan segera mengundang rapat tim pengupahan untuk menindaklanjuti surat edaran Menaker tersebut. Mengingat pada 1 Desember mendatang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah harus ditetapkan.

“Nah dalam rapat itu ya nanti kita lihat apa yang terjadi,” kata Himawan Istu Bagijo saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (27/10/2020).

Mantan Kabiro Hukum Setdaprov Jatim itu menunggu respon dari rapat dewan pengupahan. Semua masukan, baik itu usulan naik maupun sesuai surat edaran Menaker yang memutuskan tetap. Seluruh usulan itu nantinya akan dicatat untuk diteruskan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Jika memang ada usulan naik dari serikat pekerja ya di notulensi, kita tuliskan ada usulan naik. Nanti kalau misalkan pengusaha mengusulkan turun (tetap) dengan hitungan (itu) ya kita tuliskan. Selanjutkan keputusan tentu kita serahkan kepada ibu gubernur dengan mempertimbangkan norma-norma yang ada,” dalih Himawan.

Menurutnya, pemerintah daerah dari sisi hukum wajib mengikuti keputusan pemerintah di atasnya. Artinya dalam menetapkan upah minimum harus mempertimbangkan surat edaran Menaker tersebut.

Apabila upah minimum tetap dinaikkan, tentunya ada yang dirugikan dan di sisi lain ada yang diuntungkan. “Yang diuntungkan pasti diam saja dan terima kasih. Tapi yang dirugikan akan men-challenge keputusan itu. Ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)” dalih mantan dosen Unair Surabaya ini.

“Kalau sampai terjadi putusan di PTUN itu membatalkan keputusan yang tidak sesuai dengan Menaker nanti kan salah dua kali pejabat itu. Saya yakin itu akan menjadi pertimbangan untuk memutuskan bagaimana formasi UMP tahun 2021,” imbuhnya.

Sementara itu, di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, ribuan buruh kembali turun ke jalan. Mereka melakukan aksi dengan membawa tuntutan, diantaranya menolak Undang-Undang Omnibus Law dan kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sayangnya, Gubernur Jatim Khofifah kembali tak muncul sehingga perwakilan buruh kecewa karena hanya ditemui Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono. Dalam pertemuan itu muncul kesepakatan bahwa untuk UU Omnibus Law Pemprov Jatim diminta untuk terus menolak dan mendesak Presiden segera mengeluarkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

“Untuk upah minimum diupayakan tetap ada kenaikan. UMP bukan lagi dihitung dari UMK terendah melainkan diambil rata-rata dari UMK 38 kabupaten/kota di Jatim. Begitu juga UMK dan UMSK tahun depan akan naik dan tetap diberlakukan,” beber Jazuli sekjen FSPMI Jatim.

Ia juga tak sepakat dengan SE Menaker yang memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021. Alasannya, SE itu bertentangan dengan UU No.13 /2003 tentang ketenagakerjaan, dimana mengamanatkan kenaikan setiap tahun.

‘Keputusan Menaker iitu kontraproduktif sebab Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengimbau upah dibawah Rp.5 juta rawan menurunkan daya beli sehingga perlu diberikan subsidi upah sebesar Rp.600 ribu perbulan. UMK di Jatim itu belum ada yang tembus Rp.5 juta perbulan,” tegas Jazuli.

Ditegaskan Jazuli, keputusan Menaker itu tak masuk akal sebab buruh selama Pandemi juga beli masker dan handsanitier tapi tidak masuk komponen KHL.

“Kami berharap Gubernur Khofifah juga berani menolak SE Menaker karena SE itu sifatnya tak mengikat karena gubernur punya otonomi daerah,” pungkas Jazuli. (tis)

Leave a reply