Komisi E DPRD Jatim Dorong Percepatan Pendirian SMKN Baru di Magetan 

0
79

– Lahan sudah ada tinggal pembangunan fisik

SabdaNews.com – Pemerataan pendidikan SMA/SMK di daerah terpencil nampaknya perlu menjadi perhatian Pemprov Jatim. Sebab masih banyak dijumpai anak-anak di daerah terpencil untuk bisa sekolah harus menempuh perjalanan puluhan kilometer bahkan terpaksa lintas kabupaten dan provinsi karena di daerah terdekat belum ada.

Hal itu terungkap saat Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Magetan dalam rangka implementasi Perda No.11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo – Magetan pada Jumat (16/10/2020)

Nurhadi Hanuri kepala cabang dinas (Kacabdin) pendidikan wilayah Ponorogo – Magetan dihadapan rombongan anggota komisi bidang Kesra mengatakan secara umum proses pembelajaran baik lewat daring maupun tatap muka khusus di daerah zona orange berjalan cukup baik.

Hanya saja untuk beberapa daerah tertentu karena letak geografisnya di pegunungan, kata Nurhadi proses belajar mengajar lewat daring sering terkendala karena internet blank spot. “Kami berharap ada bantuan mengatasi blank spot jaringan internet dan ganset untuk kelistrikan,” harapnya.

Di sisi lain, Kabupaten Magetan juga kekurangan tenaga pendidik sehingga DPRD Jatim bisa mendorong pemerintah mampu memenuhi kekurangan tenaga pendidik sehingga bisa kurangi beban para GTT dan PTT.

“Di Magetan ada GTT yang belum dapat SK Gubernur sebanyak 118 orang dan PTT yang belum dapat SK GUbernur sebanyak 134 orang sehingga totalnya sebanyak 252 orang yang membutuhkan perhatian karena mereka tak dapat tunjungan akibat belum memiliki SK dari GUbernur sehingga tak dapat tunjangan Rp.750 ribu perbulan,” jelas Nurhadi.

Ia juga melaporkan bahwa kantor cabang dinas pendidikan yang ditempati masih pinjam kantor Samsat, dan kondisinya memprihatinkan karena kalau hujan bocor dan kecil sehingga kalau ada tamu harus menunggu di luar karena tak representatif.

“Kami juga masih kekurangan guru negeri dan kepala tata usaha dan TU supaya bisa memberikan layanan pendidikan lebih baik lagi,” beber Nurhadi

Sementara menyangkut soal aset sekolah, diakui Nurhadi masih membingungkan sebab saat dilakukan pengukuran ulang berdasar sertifikat ternyata ada lahan yang masih dikuasai masyarakat. Seperti di SMAN Plaosan, SLB Karangrejo dan SMKN Kartoharjo akses jalan masuk terlalu sempit.

“Kami juga mendapat hibah lahan 3 hektar dari Pemkab Magetan untuk didirikan SMKN di Kecamatan Lembeyan. Sebab anak Magetan disitu banyak yang lari ke Ponorogo dan Wonogiri karena itu yang terdekat. Mohon bisa diperjuangkan untuk segera dibangun,” harap Nurhadi.

SMKN Poncol yang ada di kawasan terpencil juga membutuhkan bantuan kendaraan operasional sekolah untuk mengantar siswa-siswi karena lokasinya terlalu jauh dari pemukiman penduduk dan medannya cukup berat.

“Kami juga berharap ada bintek untuk menyetarakan kompentensi guru supaya bisa mengikuti perkembangan jaman sebab tingkat kesenjangan kelimuan tenaga pendidikan masih cukup tinggi. Penguatan pendidikan literasi juga perlu ditingkatkan sehingga membutuhkan sarana yang memadai yakni buku print out dan digital untuk mendukung penguatan literasi,” harap Kacabdin Ponorogo -Magetan ini.

Persoalan lain penyelenggaraan pendidikan dibawah naungan Peprov Jatim juga diutarakan sejumlah kepala sekolah SMA/SMK dan SLB di Magetan.

Nahari Kasek SMKN Poncol yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Jateng mengatakan bahwa tenaga pendidik berstatus ASN hanya ada 2 orang, sedangkan sisanya adalah GTT sebanyak 13 orang dan PTT sebanyak 2 orang.

“Kami berharap dana BOPP bisa diperluas jangan seperti BOS sehingga pihak sekolah bisa memberikan gaji yang lebih manusiawi pada GTT dan PTT yang tak dapat SK GUbernur,” harap Nahari.

Senada Subianto Kasek SMAN 1 Magetan menambahkan bahwa fungsi BPOPP dan BOS mirip sehingga banyak kasek yang khawatir dobel account sehingga penyerapan rendah dan dikembalikan. “Kami berharap aturan BPOPP diperluas agar kemanfaatannya bisa lebih dirasakan penyelenggara pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, Subianto juga berharap pencairan BPOPP sedianya awal bulan sehingga pihak sekolah tidak perlu mencari hutangan untuk menalangi dulu. “Banyak kasek yang sampai menggadaikan atau menjaminkan kendaraannya untuk mencari dana talangan (hutang) karena BPOPP tak kunjung cair,” imbuhnya.

“Jumlah guru negeri yang pensiun dan yang masuk tak imbang sehingga terpaksa harus ambil GTT dan PTT. Kami berharap cadangan Kasek yang akan ikut seleksi nantinya ditempatkan tidak terlalu jauh dengan daerah asalnya supaya lebih efektif,” tambah Subianto.

Masih di tempat yang sama, Aris Sudarsono Kaek SMAN Kawedanan mengaku kesejahteraan tenaga pendidik paska SMA/SMK diambil alih kewenangannya oleh Provinsi pada tahun 2017 hingga sekarang justru tidak menjadi lebih baik.

Bahkan kasek yang tergolong tenaga Fungsional tunjangan yang diterima hanya selisih 240 ribu dibanding guru biasa sehingga tak sebanding dengan beban dan tanggungjawab yang dipikul. “Masak Kasek kalah dengan kepala TU,” kelakar pria humoris ini.

Aris juga mempertanyakan ketiadaan pengadaan seragam khusus bagi para guru SMA/SMK di Jatim. Padahal itu menjadi salah satu kebanggaan bagi para tenaga pendidik. “Kalau memang seragam gratis bagi siswa ditiadakan kami berharap dialihkan saja untuk pengadaan seragam para guru,” jelasnya.

Bahtiar Kasek SMKN Karas berharap program dobel track bisa ditingkatkan. Mengingat, jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi hanya kisaran 25% dan sisanya 75 % tidak melanjutkan kuliah. “Kami berharap program dobel track bisa ditingkatkan agar tingkat pengangguran terbuka tidak semakin meningkat,” harapnya.

Pria yang juga anggota tim penilai pangkat guru SMA/SMK itu mengaku kerjanya semakin berat saat pandemi Covid-19 sehingga berharap ada tambahan tenaga tim penilai. “Pemetaan guru dan kasek itu penting, sebaiknya guru jangan dipindah terlalu jauh dari domisili karena itu kurang efektif,” kata guru asal Trenggalek yang dipindah ke Magetan 2 tahun lalu.

Sementara itu Sujipto kepala MKKS PKLK dan juga Kasek SLB Karangrejo Magetan mengatakan ada 8 PKLK di Magetan dimana 1 berstatus negeri dan 7 lainnya swasta. Ironisnya, jumlah ASN hanya 26 orang dan PTT/GTT sebanyak 73 orang (hanya 4 orang yang ber SK Gubernur).

Padahal siswa penyandang disabilitas di Magetan berjumlah 857 orang. Namun yang tertampun baru sebanyak 468 siswa. “Banyak SLB yang belum punya TU. Dan idealnya 1 guru untuk 5 anak disabilitas, karena itu kami berharap ada penambahan tenaga pendidik untuk SLB,” pinta Sujipto.

Tri Wahyudi Kasek SMA Panca Bhakti Magetan berharap adanya pembimbingan SDM guru swasta supaya bisa mendidik anak dengan baik, serta sarana dan prasarana maupun gaji guru swasta diperhatikan pemerintah supaya tak ada ketimpangan yang mencolok.

“Siswa kami itu mayoritas dari keluarga tak mampu yang mau sekolah, sehingga kami tak memungut biaya sama sekali. Bahkan gaji dan tunjangan guru yang sudah bersertifikasi sebagian untuk membantu para siswa dan keluarganya. Prinsip kami adalah sekolah berwiraswasta karena memiliki dobel track makanya kami berharap program yang bagus ini ditingkatkan,” jelas Wahyudi.

Bambang Subiantoro Pengawas Pendidikan Magetan menambahkan bahwa dalam PPDB masih terlihat dikotomi yang mencolok antara sekolah yang ikut pengelolaan diknas dan kemenag. Bahkan pola terpisah ini bisa memicu persaingan tak sehat untuk mencari peserta didik baru karena mereka bisa memberi sepatu dan sembako ke orang tua calon siswa.

Karena itu, pihaknya mendorong agar ijin pendirian sekolah perlu dilakukan pemetaan lokasi. Sebab Kemenag menerapkan pagu loss sehingga saat ini lebih mendominasi dibanding sekolah dibawah naungan Diknas. “Saya usul ijin pendirian SEKOLAH maupun PPDB diatur Bupati/Walikota atau Gubernur,” ujar Bambang.

Menanggapi puluhan aspirasi yang masuk, anggota Komisi E DPRD Jatim Sri Subiati menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung pendirian SMKN baru di Kecamatan Lembeyan Magetan. Sebab masyarakat setempat sangat membutuhkan dan Pemkab Magetan juga sudah mensupport dengan memberikan hibah lahan 3 hektar.

“Saya setuju, nanti saya akan komunikasikan dengan Pak Bupati Magetan yang kebetulan kemarin diusung Partai Demokrat. Kita akan perjuangkan tahun 2021 bisa dialokasikan pembangunan gedungnya bersama seluruh anggota Komisi E,” kata politisi dari Dapil Magetan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek dan Pacitan ini.

Lebih jauh ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa pendidikan dibawah dua kementrian akan jadi bahan diskusi yang menarik karena adanya temuan fakta di lapangan yang menimbulkan persaingan tidak sehat.

“Kalau benar persaingan tak sehat itu dapat merusak tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Jatim, tentu kami akan mendesak kepada daerah untuk segera membuat aturan yang tegas,” jelas Sri Subiati.

Senada, angggota Komisi E DPRD Jatim lainnya Budiono menambahkan bahwa alokasi anggaran Diknas tahun 2021 akan dikurangi hingga kisaran Rp 400 miliar lebih. Karena itu pihaknya akan mengupayakan dilakukan dialog dengan gubernur soal anggaran pendidikan.

“Mitra kerja komisi E yang memiliki anggaran besar akan dikurangi untuk dialihkan ke Diknas. Harapannya, tunjangan GTT/PTT bisa dinaikkan sebab Jatim kalah jauh dibanding Jateng. Termasuk untuk perbaikan sarana dan prasana SMA/SMK serta program dobel track,” jelas politisi asal Partai Gerindra

Sementara itu Hartoyo selaku pimpinan rombongan Komisi E DPRD Jatim mengatakan bahwa tujuan utama kedatang anggota DPRD Jatim adalah untuk mendengar dan menampung keluhan dari penyelenggara pendidikan tingkat SMA/SMK di Jatim supaya bisa diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

“Out put dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan pendidikaan di Jatim bisa menjadi lebih baik lagi,” pungkas ketua Komisi E DPRD Jatim peridoe 2014-2019. (pun)

Leave a reply