Temui Dewan Jatim, DPRD Jember Desak Mendagri Beri Sanksi Langsung Bupati Jember Non Aktif

0
49

SabdaNews.com – Konflik antara DPRD Kabupaten Jember dan Bupati (Non Aktif) Hj. Faidah terus bergulir. Meski bupati Faida saat ini sedang cuti kampanye karena maju pilkada dari jalur perseorangan (independent), perseteruan antara dua perangkat pemerintahan daerah di kabupaten Jember masih terus berlanjut.

Bahkan anggota DPRD Kabupaten Jember kembali mendatangi DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengajak bersama-sama mendesak Mendagri supaya memberikan sanksi langsung kepada Bupati Faidah.

“Kita semua tahu kalau Gubernur Jatim sudah memberikan sanksi. Namun, itu kurang maksimal. Idealnya yang memberikan sanksi tersebut mendagri langsung. Oleh sebab itu kami minta bersama DPRD Jatim ikut bersama-sama mendesak mendagri untuk menjatuhkan sanksi ke Bupati Jember,” kata Tabroni ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember dihadapan anggota DPRD Jatim Kamis (15/10/2020).

Menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, ada permasalahan di Kabupaten Jember yang patut dijadikan alasan Mendagri menjatuhkan sanksi langsung ke bupati. Diantaranya, terkait penyimpangan anggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 479 miliar yang merupakan anggaran penanganan Covid-19 tertinggi kedua se Indonesia.

“DPRD kabupaten Jember tak pernah diajak bicara dan tidak jelas besaran anggaran yang dipakai untuk penanganan Covid-19 sampai saat ini,” tegas Tabroni.

Bukan hanya itu, lanjut Tabroni ada surat dari Mendagri kepada Gubernur Jatim dimana surat tersebut memberikan petunjuk bahwa bupati dalam mengelola birokrasi di Jember sangat berantakan. ”Tidak pernah mendapat rekomendasi dari Mendagri tapi berani melakukan pelantikan,” bebernya.

Karena terus-menerus melanggar ketentuan dari Mendagri, kata Tabroni, pihaknya berharap Mendagri langsung memberikan sanksi ke Bupati Jember. ”Kami menginginkan Mendagri langsung beri sanksi bupati, tidak lewat gubernur,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim dari dapil Jember-Lumajang, Umi Zahro mengatakan bahwa di Kabupaten Jember komunikasi politik antara kepala daerah dan DPRD kurang mesra. ”Akibatnya pelayanan masyarakat tak berjalan dengan baik,” jelas politisi asal PKB ini.

Umi Zahro lalu membeberkan contohnya antara lain rekrutmen CPNS sebanyak 1500 orang ditiadakan, begitu juga soal GTT yang banyak curhat karena nasibnya tak diperhatikan saat DPRD Jatim sidak kesana.

”Tak hanya itu, melantik PNS sebanyak tiga kali tanpa koordinasi dengan Kemendagri. Tapi bupati sudah menjustifikasi sudah direkomendasi oleh kemendagri,” ungkapnya.

Senada dengan Umi Zahro, anggota DPRD Jatim lainnya Hari Putri Lestari (HPL) mengatakan temuan-temuan yang dibeber DPRD Kabupaten Jember menunjukkan pengelolaan pemerintahan di Jember amburadul.

“Amburadul semua pengelolaan yang dikelola bupati Jember. Tata keuangannya penilaian BPK dinyatakan disclaimer, tata pemerintahan juga amburadul sehingga masyarakat khawatir kalau dia menang lahi di pilkada maka akan terjadi kemunduran yang luar biasa,” katanya dengan nada kesal. (pun)

Leave a reply