Massa GMBI Datangi DPRD Jatim Tolak UU Omnibus Law

0
51

SabdaNews.com – Gelombang aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law di DPRD Jawa Timur tak kunjung berhenti. Kamis (15/10/2020) siang elemen masyarakat yang tergabung adalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menggelar aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur untuk menolak UU Omnibus Law.

Massa aksi menyorot sejumlah pasal UU Omnibus Law yang dinilai memberatkan kalangan masyarakat bawah, khususnya kluster tenaga kerja. GMBI berpendapat, seharusnya para partai dapat membuka nurani untuk ikut menolak UU tersebut, Seperti halnya yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI.

Kehadiran massa GMBI pun diterima oleh Perwakilan Fraksi Demokrat Hartoyo dan Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati serta Mathur Husyairi.

“Kami terharu, masih ada Fraksi di DPRD Jatim yang menolak. Ini sebuah anugrah, memiliki rekan untuk memperjuangkan aspirasi ini,” kata Ketua Wilayah Teritorial (Wilter) GMBI Jatim, Sugeng di hadapan para anggota DPRD Jatim.

“Ini membuktikan bahwa Gusti Allah mboten sare (Allah tidak tidur). Di saat semua (Fraksi) tertidur lelap, Allah masih membangun nurani beberapa Partai untuk ikut berjuang bersama kami,” tambah Sugeng.

Ia menegaskan bahwa sudah sepatutnya partai-partai yang memiliki perwakilan di DPR RI menolak UU yang kini menimbulkan polemik tersebut. “Produk hukum ini dibuat secara kejar tayang demi mementingkan para kapitalis,” dalih Sugeng.

“Kami sebagai perwakilan kaum buruh, nelayan, dan masyarakat bawah lainnya menerima banyak keluhan. Draf UU ini tidak manusiawi, kami menerima dampaknya secara langsung,” beber Sugeng.

Tak hanya klaster ketenagakerjaan, GMBI juga menyorot aspek lainnya. Seperti halnya, profesi paranormal tercantum sebagai salah satu pilihan dalam jasa pelayanan kesehatan medis.

Kemudian, juga soal lingkungan. Misalnya, diperbolehkannya pembukaan lahan dengan cara dibakar. “Apapun yang terjadi kami berharap Fraksi Demokrat bersama PKS harus setia mengawal kehendak masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, anggota FPD DPRD Jatim, Hartoyo pun menerima aspirasi tersebut. Selaras dengan keinginan GMBI Jatim, politisi Partai Demokrat ini dengan tegas menolak UU Omnibus Law karena kemudharatannya lebih banyak daripada manfaat yang akan diterima masyarakat.

“Kami mengira demo sudah selesai, dua tiga hari saja. Ternyata, gelombang penolakan masih terus berdatangan, dan ini sudah ketiga kalinya kami menerima massa yang ada di DPRD Jatim,” jelas politisi asli Surabaya ini.

“Besarnya penolakan masyarakat ini menjadi atensi dan perjuangan kami. Jangan khawatir, kami akan selalu hadir bersama rakyat,” imbuh Hartoyo.

Senada, anggota FKBN, Lilik Hendarwati mengatakan ada sejumlah catatan PKS yang untuk menolak UU Omnibus Law. Pertama, cacat prosedur dalam pembahasan.

“Bagaimana mungkin, UU yang sebegitu banyaknya dibahas sangat kilat. Selain terlalu dipaksakan, kami juga menilai hal ini cacat prosedur,” pungkas anggota Komisi C DPRD Jatim. (tis)

Leave a reply