Kontras Surabaya Beri 7 Catatan Buat Kepolisian

0
103

– Terkait penanganan kerusuhan demo tolak UU Omnibus Law

SabdaNews.com – Koordinator kontras Surabaya, Faisal memberikan data update mmterkait perkembangan penanganan kasus penangkapan orang-orang yang diduga membikin onar dan kerusakan sejumlah fasilitas umum pada aksi demo menolak UU Omnibus Law di Surabaya, 8 Oktober lalu.

Kontras yang pada saat aksi demo besar-besaran ikut melakukan monitoring di lapangan dan menerima pengaduan telah menemukan beberapa fakta mengenai bentuk tindak kekerasan oknum kepolisian pada saat aksi kemarin.

“Kami menemukan setidaknya ada 7 bentuk tindak kekerasan kepolisian selama menangani dan mengawal unjuk rasa tolak omnibus law di Surabaya kemarin,” kata Faisal saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (14/10/2020).

Pertama, adalah aparat kepolisian melakukan penangkapan secara sewenang-wenang” kepada beberapa massa aksi yang baru akan melakukan aksi, kepada massa aksi yang tidak terlibat dalam pengrusakan dan penyerangan serta sedang dirawat di posko medis.

Kedua, aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi yang menjadi relawan medis, massa aksi yang tidak bersenjata dan massa aksi yang tidak melawan saat ditangkap. Ketiga, kontras menemukan bahwa aparat kepolisian melakukan penyerangan dan melakukan pengerusakan terhadap sekretariat PMKRI yang digunakan untuk posko kesehatan selama aksi kemarin.

“Keempat, aparat kepolisian mengintimidasi dan mengancam masyarakat aksi dan jurnalis yang berupaya melakukan pendokumentasian kerusuhan selama aksi. Hal itu dilakukan dengan cara merampas alat pendokumentasi yang digunakan dan menghapus paksa hasil dokumentasi,” tegas Faisal.

Kelima, kami juga menemukan aparat kepolisian menghalangi akses informasi mengenai data pasti siapa saja dan berapa keseluruhan jumlah massa aksi yang ditangkap, termasuk status penahanannya, sehingga tim advokasi mengalami kesusahan dalam memberikan bantuan hukum.

Keenam aparat kepolisian hingga kemarin belum memberikan informasi secara detail jumlah jenis dan keberadaan barang yang dirampas selama aksi. Ketujuh, aparat kepolisian melakukan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi kepada tersangka anak dibawah umur selama proses penangkapan.

Terakhir atau ketujuh, kami menemukan berdasarakan pantauan dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya selain tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi pada peserta aksi, ada beberapa hal yang ditemukan juga oleh kontras pada saat menangani tiga tesangka anak atas nama inisial AM (17), MIF (15), FES (15).

“Ketiga tersangka ini adalah anak di bawah umur dimana dalam proses penangkapan mereka mengalami pemukulan, pengeroyokan, dipaksa untuk roll kedepan, ditelanjangi dan digunduli. Itulah bentuk kekersan yang dilakukan kepolisian selama aksi,” bebernya.

“Saya rasa kawan” wartawan juga tahu betul soal itu di lapangan, dan yang perlu direspon secara serius adalah upaya pembungkaman yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat sipil, wartawan yang akan melakukan dokumentasi aksi. Perampasan barang dokumentasi dilakukan pada masyarakat sipil, atau jurnalis padahal proses pendokumentasian ini dilindungi oleh undang-undang,” beber Faisal.

Dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur bahwa semua masyarakat diperbolehkan mencari, menggali, menyebarluaskan informasi.

“Tindakan polisi ini tentu melanggar beberapa UU dan juga Peraturan Kapolri, setidaknya ada 5 UU yang dilanggar, pertama adalah Perkap No 8 tahun 2000 soal pengimplementasian HAM dalam setiap kerja” kepolisian. Perkap No 14 tahun 2011 soal kode etik profesi kepolisian. UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. UU No 39 tahun 1999 tentang. UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No.5 tahun 1998 tentang konvensi pengesahan menentang penyiksaan dan pemukulan, atau hukuman lain yang kejam dan tidak mengindahkan martabat manusia,” beber Faisal.

Tindakan kepolisian diatas merupakan bentuk pelanggaran HAM yang seringkali dilakukan kepolisian, dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya kemarin saja, di RKUHP seperti yang kita tahu ada banyak tindakan kepolisian mengancam HAM.

Model pelanggaran ini akan terus berulang jika kemudian kepolisian tidak serius mengimplementasikan HAM dalam tindakan kepolisiannya. “Saya rasa ini sekaligus bentuk menunjukkan bahwa reformasi kepolisian masih jauh dari harapan publik. Menciptakan kepolisian yang akuntabel dan profesional masih jauh dari harapan,” katanya.

Untuk itu kontras menuntut pada kepolisian Republik Indonesia, yang pertama mengakui bahwa aparat kepolisian telah melakukan tindak kekerasan, penangkapan, teror, perampasan, dan intimidasi kepada masyarakat umum, peserta unjuk rasa, dan jurnalis di gedung grahadi, serta menyampaikan permohonan maaf pada pihak korban dan masyarakat atas tindakan tersebut.

Kedua melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja seluruh anggota aparat Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Ketiga, memberhentikan secara tidak hormat kepada seluruh petugas yang terlibat dalam kekerasan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Terakhir, memenuhi hak korban dengan memberi kompensasi dan rehabilitasi yang layak demi kemanusiaan. (pun)

Leave a reply