DPRD Jatim Gagas Perda Desa Wisata

0
78

SabdaNews.com – Komisi B DPRD Jawa Timur menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa wisata. Diharapkan Raperda ini nanti mampu mengungkit sektor ekonomi masyarakat di pedesaan.

Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur Ufiq Zuroida mengatakan, Raperda ini sebenarnya sudah dibahas sejak 2017 lalu. Namun belum dilanjutkan karena pembahasannya yang sempat terhenti.

Saat ini, lanjut politisi asal FPKB, pembahasan tentang Raperda Desa Wisata ini coba diselesaikan. “Nilai strategisnya, yakni pada visi pembinaan desa wisata semakin dirasa sangat dibutuhkan untuk dibahas kembali,” terang Ufiq saat membacakan laporan Komisi B DPRD Jatim selaku inisiator pada rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (12/10/2020).

Pihaknya mencatat, sejauh ini ada sekitar 470 area yang berpotensi menjadi desa wisata. Tetapi terkendala pengembangannya karena sebagian desa masuk wilayah hutan.

Komisi B DPRD Jatim menilai, perlu campur tangan pemerintah provinsi untuk mensinergikan hak dan kewenangan sesuai peraturan dan perundangan-undangan.

“Di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada Pasal 16 memberi kewenangan pada pemerintah provinsi terlibat dalam perizinan pariwisata, yang tertuang dalam Perda,” ungkapnya.

“Begitu pula dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merinci pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Usaha desa wisata merupakan unit khas sektor usaha kecil dan mikro. Sehingga kewenangan Pemprov terinput dalam bidang UMKM, yakni bidang usaha kecil mikro yang didata melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan kordinasi pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, regulasi tersebut dibuat untuk memberi perlindungan, pengembangan, serta pembinaan pengelolaan desa wisata di Jatim.

Ia optimis, kalau perda ini ada, Pemerintah Provinsi Jawa TImur bisa memberikan intervensi, termasuk membantu pendanaan. “Ini tugas Pemprov Jatim yang harus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Aliyadi.

Dalam Raperda ini juga mengatur tentang pendampingan pengelolaan desa wisata. Menurutnya harus ada pembinaan dari pemerintah. “Karena tidak semua SDM masyarakat desa bisa melakukan pengelolaan,” pungkasnya. (ud)

Leave a reply