Gubernur Khofifah Minta 6 Pjs Bupati/Wali Kota Kordinasi dan Seiringkan Proses Demokrasi dengan Pandemi Covid-19

0
156

– Sidoarjo, Jember dan Ponorogo segera menyusul pelantikan Plt dan Pj Kepala Daerah

SabdaNews.com – Setelah mendapat persetujuan penunjukan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (25/9/2020) malam melantik 6 orang pejabat di lingkungan Pemprov Jatim menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah untuk enam kabupaten dan kota di Jatim.

Pelantikan 6 orang Pjs Kepala Daerah ini diperlukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan daerah. Mengingat, kepala daerah definitif saat ini telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena melaksanakan kampanye Pilkada serentak 2020 atau ikut mencalonkan kembali di Pilkada.

Jampin Marbun Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov Jatim saat membacakan SK Mendagri mengatakan bahwa Pjs Bupati Mojokerto diberikan kepada Dr Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Jatim). Kemudian Pjs Bupati Trenggalek diberikan kepada Drs Benny Sampirwanto, MSi (Kadis Infokom Jatim)

Selanjutnya, Pjs Bupati Malang, Drs Syaiful Ghulam MM (Kepala Bakorwil Malang). Lalu Pjs Bupati Blitar diberikan kepada Drs Budi Santoso (Kasatpol PP Jatim). Pjs Wali Kota Blitar diberikan kepada Dr. Ir. Jumadi, MMT (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim) dan Pjs Wali Kota Pasuruan diberikan kepada Dr Ardo Sahak MM (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setdaprov Jatim).

“Para Pjs ini memiliki enam tugas dan wewenang, utamanya menfasilitasi pelaksanaan Pilkada serentak serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara saat Pilkada. Dan melaksanakan tugas satuan penanganan Covid-19,” terang Jampin Marbun.

Keputusan Mendagri ini, lanjut Jampin berlaku mulai 26 September 2020 sampai masa cuti di luar tanggungan negara para kepala daerah selesai. “Masa tugasnya mulai 26 September sampai 5 Desember 2020 atau selama 71 hari,” ungkapnya.

Selain 6 daerah tersebut, masih ada 3 daerah lain mengalami kekosongan pemerintahan daerah yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sidoarjo. “Jember dan Ponorogo bupatinya maju Pilkada namun wakil bupatinya tidak ikut mencalonkan sehingga kemungkinan besar wakilnya nanti ditunjuk menjadi Plt,” terang Jampin.

Sementara Kabupaten Sidoarjo sudah diajukan calon Pj (Penjabat) Bupati ke Mendagri karena bupatinya diberhentikan sementara akibat menjalani kasus hukum. Kemudian Plt Bupati yang ditunjuk yakni Wakil Bupati juga baru saja meninggal dunia, sehingga untuk sementara Sekda Kab Sidoarjo ditunjuk Gubernur sebagai Plh (Pelaksana Harian).

“Pj Bupati Sidoarjo itu masa tugasnya sampai masa jabatan kepala daerah selesai atau menunggu paslon pemenang Pilkada dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Sidoarjo,”

Masih di tempat yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menekankan supaya enam Pjs Bupati/Wali Kota yang baru saja dilantik untuk segera melaksanakan koordinasi demokrasi dengan menyeiringkan dengan berbagai hal terkait pandemi covid-19, khususnya terkait dampak kesehatan, ekonomi dan sosial.

“Pastikan koordinasi dengan Forkopimda untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib terhadap protokol kesehatan. Ini semua harus kita bangun keberseiringan terutama di enam kabupaten/kota yang malam hari ini penjabat sementaranya baru dilakukan proses penyampaian petikan dari kepuusan Mendagri,” kata Khofifah.

Dalam petikan tersebut ada 6 poin tugas Pjs Bupati/Wali kota. Khusus poin kelima terkait pengisian jabatan yang kosng. “Saya ingin pesan poin lima (e), sedapat mungkin kalau tidak terpaksa, daripada dibekalang hari ada hal-hal yang tidak kita ingingkan, mungkin dimaksimalkan dari SDM yang ada, tidak usah diisi dulu,” pesan gubernur perempuan pertama di Jatim

Sementara untuk poin pada pengambilan keputusan strategis, Khofifah meminta para Sekda di 6 kabupaten dan kota supaya segera nyekrup (sinergi) karena RAPBD harus segera dibahas bersama DPRD. Ingat, ada revisi di RKB lalu kita sudah menyesuaiakan di RAPBD Provinsi.

Oleh karena itu revisi di RAPBD kabupaten/kota harus segera diselaraskan sehingga pada proses pembahasan dengan DPRD untuk menjadi Perda APBD 2021 semuanya sudah akan serasi, selaras dan seiring.

“Karena itu pada keputusan strateis ini seluruh Pjs Bupati/Wali kota akan langsung nyekrup dengan kebijakan-kebijakan srategis untuk bisa dibahas bersama DPRD kabupaten/kota masing-masing,” harap mantan Mensos ini.

Ia juga meminta seluruh Kapolres dan Dandim juga Kajari dan kepala Pengadilan Negeri maupun Kepala Kemenag yang ikut hadir bisa melakukan sinkronisasi dari seluruh proses menciptakan suasana yang kondusif harus dibangun dengan berbagai percepatan, kecepatan dan ketepatan.

“Saya juga mohon kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit rujukan di 6 kabupaten/kota segera membangun koordinansi supaya seluruh proses pengendalian penyebaran covid-19 tetap termonitor, terkendali dan semua bisa ternatisipasi langkah-langkah pemutusan mata rantai penyebaran covid-19. Selamat melaksanakan tugas,” pungkas Khofifah. (pun)

Leave a reply