Warga Miskin Keluhkan Bantuan RTLH Yang Di Duga Tidak Sesuai Dengan RAB

0
67

Tampak Gambar Warga Desa Jukong-jukong Kec.Kangayan, Rumah yang  Tidak Layak Huni (ft. Anto-T/SabdaNews.com)

SUMENEP,KANGEAN, SabdaNews.com- Niat baik upaya dalam kepedulian pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa yang mendapat apresiasi dari semua warga negara atas berbagai program bantuan sosial yang telah digulirkan yakni salah satunya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terlaksana tahun 2019.

Namun oknum Sekcam Kangayan, Nurullah yang mendapatkan pekerjaan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kangayan, yang dipercaya diberi tugas, fungsi untuk membantu penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan Kangayan mengerjakan  dua unit RTLH di Desa Jukong – Jukong dengan anggaran masing – masing unit sebesar Rp 15juta diduga keras telah melakukan pekerjaan RS-RTLH yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak sesuai dengan RAB.

Hal ini terkuak dari laporan informasi warga miskin penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang mengeluhkan kepada Media ini. Seperti halnya yang diungkapkan Riaton (60) warga Dusun Telaga RT 001/ RW 001, Desa Jukong – Jukong, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep.

Pasalnya, dalam Pelaksanaanya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga sampai saat ini rumah yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 15juta tersebut tidak bisa ditempati,” ungkap Riaton kepada Media, Selasa (30/6/2020).

Lanjut Riaton mengatakan, bahwa dirinya selaku penerima RTLH setelah selesai pekerjaan rumahnya, karena hasil pekerjaannya menggunakan bahan kayu bekas dan bahkan lantainya hanya menggunakan tanah pasir yang tanpa ada campuran semen sehingga tetap tidak layak dihuni dan belum ia tempati karna memang tidak layak,” ungkapnya.

“Rumah ini belum bisa ditempati karena Tidak Ada Lantainya dan tidak layak untuk ditempati. oleh karena itu, Kami berharap ada uluran tangan pemerintah agar rumah ini bisa segera ditempati,” pintanya.

Sementara Tim Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Sumenep, Achmad Sarjono saat dikonfirmasi Media dalam waktu dekat ini akan melakukan investigasi dan melaporkan ke Ketum PKN Pusat untuk ditindak lanjuti ke pihak penegak hukum,” pungkasnya. (Anto.T/Jon)

Leave a reply