DPRD Jatim Berharap Program Social Safety Net Atasi Dampak Covid-19 Segera Dilaksanakan

0
104

SabdaNews.com – DPRD Jatim berharap program Social Safety Net untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus corona disease (Covid-19) segera dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. Sebab, pengajuan realokasi dan refocusing aAPBD Jatim Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 di Jatim sekitar Rp.2,3 triliun sudah bisa diterima oleh pimpinan DPRD Jatim.

“Kemarin kita rapat koordinasi dengan Gubernur di Grahadi dan besoknya dilanjutkan dengan pertemuan dengan Sekdaprov Jatim di DPRD Jatim untuk penjelasan teknisnya. Intinya, kami mendorong supaya program social safety net yang disiapkan pemprov Jatim bisa secepatnya direalisasikan,” ujar Ketua DPRD Jatim, Kusnadi di kantor DPRD Jatim, Kamis (9/4/2020).

Menurut politisi asal Fraksi PDI Perjuangan, sesuai rencana program social safety net atasi dampak Covid-19 di Jatim berlangsung selama tiga bulan yakni mulai April hingga Juni 2020 mendatang. “Sekarang sudah mau masuk pekan kedua bulan April, makanya kami berharap segera dilaksanakan karena masyarakat terdampak sangat membutuhkan,” kata Kusnadi.

Ia mengakui besaran anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim senilai Rp.2,3 triliun itu sudah sesuai dengan intruksi pemerintah pusat, yakni kisaran 35 persen dari kekuatan Belanja Langsung yang ada di APBD Jatim tahun 2020.

“Anggaran terebut berasal dari realokasi kegiatan perjalanan dinas, rapat-rapat koordinasi dan lain sebagainya. Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat sudah jelas mana-mana yang bisa direalokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19,” ungkap pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Dalam pelaksanaan program social safety net nanti, pihaknya juga berharap bisa tepat sasaran, khususnya warga masyarakat Jatim yang benar-benar terdampak Covid-19. “Sejak diberlakukannya social distancing dan physical distancing banyak pelaku UMKM yang tutup padahal mereka ini tergolong pekerja harian sehingga kalau tidak jualan ya tidak ada pemasukan,” ungkap Kusnadi.

Selain itu, sejumlah pekerja di bidang transportasi, pariwisata dan perhotelan juga sangat terpukul sehingga diantara mereka yang terpaksa dirumahkan. “Jangan lupa, orang yang sakit terjangkit Covid-19 dan terpaksa melakukan isolasi baik secara mandiri atau di rumah sakit juga perlu diberikan insentif berbasis keluarga,” pinta Kusnadi.

Di sisi lain, DPRD Jatim juga berharap program cash for work atau padat karya juga bisa segera dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat terdampak yang bisa menerima manfaat sehingga memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Anggaran Dana Desa yang semula 70 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sekarang ini juga diminta pemerintah untuk refocusing penanganan Covid-19 berbasis desa. Saya optimis kalau kita siap dan selalu bergotong royong maka persoalan Covid-19 akan bisa dihadapi dengan baik,” dalih Kusnadi.

Senada, wakil ketua DPRD Jatim Akhmad Iskandar menambahkan, penanganan pandemi covid-19 di Jatim dilakukan secara menyeluruh mulai dari upaya promotif, kuratif hingga dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

“Untuk penanganan ini Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.2,3 triliun dari APBD Jatim. Pimpinan DPRD Jatim pada prinsipnya menyetujui berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan ini,” jelas politisi asal Partai Demokrat.

Ia memahami besaran bantuan social safety net yang akan diberikan kepada masyarakat di pedesaan dan yang tinggal di perkotaan nilainya berbeda karena di perkotaan semua kebutuhan pokok harus beli.

“Untuk wilayah Kepulauan juga penanganannya berbeda, disamping berupa uang tunai juga dalam bentuk barang kebutuhan pokok karena disana bahan kebutuhan pokok sangat sulit didapat dalam situasi seperti sekarang,” pungkas politisi asal Sumenep Madura. (tis)

Leave a reply