PENANGGULANGAN WABAH COVID-19; MEMPERTAHANKAN CITRA ATAU MENAMBAH MASALAH

0
227

Oleh; Halimur Rosyid
(Dosen FISIP Unisda Lamongan)

SabdaNews.com – Pada prinsipnya, ber-politik adalah alat bagi setiap orang untuk menentukan nasibnya hari ini dan masa yang akan datang. Sebelum muncul era dimana kehendak kolektif rakyat mempunyai tempat untuk berkuasa (demokrasi), manusia sebagai makhluk sosial, hidup berkelompok (berkoloni) dan secara naluri akan menentukan pemimpin diantara mereka (homo politicus).

Pemimpin politik adalah orang yang terpilih, mereka yang mempunyai kesadaran, kepedulian dan mengambil tanggungjawab lebih dari kebanyakan yang lainnya, serta konsekuensinya adalah harus menyumbangkan tenaga, pikiran dan jiwa raga bukan saja untuk diri sendiri dan keluarganya tapi untuk orang banyak. Maka bisa dikatakan pemimpin adalah orang-orang yang berani mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi rakyatnya.

Pertanyaanya kemudian? bagaimana jika pemimpin politik yang diharapkan mampu memberikan tanggungjawabnya sebagai pusat informasi justru berusaha untuk ‘menutup-nutupi’ semua akses informasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat guna menghadapi wabah seperti saat ini.

Jika kita masih ingat, saat gelaran Pilpres tahun 2019, banyak istilah politik yang bermunculan, salah satunya adalah istilah post-truth (baca; Pasca-kebenaran). Istilah Post-truth tidak lagi masuk dalam ranah praktis filosofis lagi, tetapi sudah menjadi taktis dan praktis. Itu bukan lagi hal yang abstrak, tetapi menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, bahkan secara langsung. Dan, manusia saat ini memang hidup pada abad post truth. Manusia sendiri menjadi objek post truth, bahkan bisa saja menjadi pelaku post truth.

Dalam sudut pandang politik, post truth sering digunakan sebagai teknik strategi komunikasi politik. Meski hal itu bisa dikategorikan sebagai teknik komunikasi politik yang jelas melanggar etika politik. Namun, demi mencapai tujuan, apapun bisa dilakukan.

Masih segar dalam ingatan, kritik beberapa tokoh nasional pada awal awal munculnya wabah pandemic virus Covid-19, saat itu respons pemerintah dinilai sangat lambat, padahal di Wuhan telah terjadi diakhir tahun 2019. Kelambatan tersebut terutama karena Indonesia dianggap ‘sungkan’ takut menyinggung Tiongkok (negara pertama kasus), serta pemimpin pemimpin politik lebih memilih mengambil sikap ‘self-denial’ (menolak kenyataan) daripada harus berterus terang.

Kenyataan seperti ini, hampir sama terjadi saat ini di beberapa daerah, banyaknya informasi yang simpang siur terkait dengan penanganan wabah ini membuat masyarakat justru semakin panik. Bayangkan saja, dihari yang sama, beberapa media telah memberitakan jika terdapat pasien positif corona, tapi pada saat yang sama, media informasi resmi dari pemerintah kabupaten justru masih menunjukkan angka nol.

Meski dapat dipahami bahwa untuk memunculkan konfirmasi positif atau tidaknya pasien itu bukan hasil Laboratorium dari kabupaten, bukan juga hasil laboratorium dari provinsi. Tapi hasil laboratorium dari Kementerian Kesehatan di pusat. Namun, dengan adanya berita dan informasi yang sudah beredar luas jika sudah terdapat pasien positif hasil uji laboratorium dari salah satu rumah sakit di Surabaya, harusnya pemerintah kabupaten segera melakukan upaya yang lain, sebelum terjadi situasi yang lebih buruk.

Dalam pandangan Keyes (2004), post truth adalah keyakinan orang menyulap dengan rasionalitas untuk menghancurkan kebenaran sehingga kita bisa menyembunyikan kebebasan-bersalah. Maka, jangan salahkan masyarakat jika suatu saat akan memberikan respon yang sama terhadap pemerintah, dengan berusaha menyembunyikan kebenaran informasi yang mereka miliki. Bayangkan, jika hal ini terjadi pada satu orang yang merasa sudah punya gejala terinveksi, tapi justru memilih untuk abai terhadap himbauan pemerintah.

Pemerintah daerah harusnya sadar, bahwa lawan dari post truth adalah rasionalitas. Tidak ada lagi logika dan rasional berkaitan dengan post truth. Fenomena post truth pada umumnya berurusan dengan keyakinan seseorang. Keyakinan di sini adalah apa yang diyakini seseorang di dalam diri dan kehidupannya. Itu menyentuh aspek paling dasar dalam kehidupan manusia, yakni yakin.

Ketika seseorang sudah merasa yakin, maka semuanya akan diabaikan, karena dia percaya dengan apa yang diyakini. Inilah bahaya dari post truth karena akan membutakan keyakinan seseorang (Andika Hendra Mustaqim; 2018).

Hendaknya sudah tidak ada lagi kalimat dari pemerintah kabupaten untuk terus mempertahankan status, zona kuning, merah atau zona-zona yang lain. Karena wabah yang terjadi saat ini bukan sebagai ajang gagah gagahan pemerintah daerah guna mempertahankan zona merah, kuning atau yang lain, tapi bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk bertanggungjawab melindungi seluruh masyarakatnya dari cepatnya penularan wabah ini, salah satunya melalui keterbukaan akses informasi yang aktual dan faktual.

Memang, memilih terbuka dan jujur terhadap setiap penyampaian informasi, akan berdampak pada tiga hal; pertama, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin tinggi, informasi resmi dari pemerintah daerah akan menjadi rujukan utama dalam setiap kegiatan. Kedua, masyarakat semakin waspada dan sadar diri terhadap wabah virus covid 19. Serta ketiga, ketakutan akan terjadinya kepanikan sosial.

Namun, memilih untuk ‘menutup-nutupi’ informasi supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat, serta mempertahankan citra daerah sebagai zona kuning dan aman meski sudah ada yang dinyatakan positif tentu tidak baik juga, karena memainkan strategi komunikasi politik post-truth sebagai proses dalam menangangi pandemik wabah global, dapat memunculkan ‘perasaan benar’ dalam setiap indiviu tetapi tidak memiliki fakta, justru bisa menimbulkan masalah baru.

Yang lebih berbahaya, ketika sudah bermain dengan unsur ‘perasaan’, bisa diartikan orang tidak lagi bersentuhan dengan alasan dan pertanyaan kenapa. Tidak ada lagi kekritisan di dalamnya. Pertanyaan bagaimana pun sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya menerima informasi apa adanya.

Selanjutnya, apa akibatnya? bahwa banyak orang akan membuat transisi dari kebenaran faktual kepada ‘apa yang saya katakan adalah kebenaran’. Itu merupakan bentuk nihilisme, di mana tidak ada kebenaran yang nyata, tapi kebenaran menjadi apapun yang diinginkan oleh seseorang.

Jadi semua kebenaran hanya kebenaran untuk saya dan berbeda dengan kebenaran untuk kamu, maka tidak ada kebenaran untuk kita, atau kebenaran kolektif, koherensi, dan mempersatukan. Darisinilah kemudian ketegasan pemerintah daerah dipertaruhkan, terus mempertahankan citra atau banyak masalah baru yang akan muncul. (tis)

Leave a reply