Pemerintah Bakal Tambah Penerima BPNT di Jatim Menjadi 20 Juta Orang

0
78

– Antisipasi dampak sosial ekonomi covid-19

SabdaNews.com – Di tengah persiapan penanganan dampak social ekonomi pandemi Covid-19, Pemprov Jatim mendapat angin segar karena pemerintah pusat berencana menambah jumlah penerima Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) di Jatim dari 15 juta menjadi 20 juta orang penerima.

Pernyataan itu disampaikan Wagub Jatim, Emil Elistianto Dardak saat mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada press konferen perkembangan sebaran Covid-19 di Jatim di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Menurut Emil, anggaran untuk penanganan dampak sosial ekonomi sesuai arahan Gubernur Jatim harus segera bergerak agar bisa menolong lapisan masyarakat yang terdampak covid-19, yang dibagi menjadi dua cluster (kelompok).

Cluster pertama yaitu mereka yang selama ini belum masuk ke dalam data BPNT atau kartu sembako tetapi bekerja di sektor-sektor yang rawan. “Ini yang kemarin kita perkirakan jumlahnya mencapai 3,88 juta orang, pekerja,” kata Emil.

Sedangkan untuk cluster kedua yakni mereka yang sudah masuk di BPNT. “Yang sudah mask BPNT ini akan bertambah seiring pengumuman Presiden dari 15 juta menjadi 20 juta penerima,” kata mantan Bupati Trenggalek ini.

Ia menegaskan Pemprov Jatim akan segera mulai mencicil penanganan dampak social ekonom bagi cluster pertama untuk segera disalurkan. “Sesuai dengan arahan gubernur ada penyiapan serapan produk-produk pertanian untuk didistribusikan yang terdiri dari beras dan juga telur,” ungkap Emil.

Namun untuk komoditi yang mungkin tidak bisa langsung diserap, artinya harus mengambil dari stok-stok yang ada seperti gula, dan minyak goreng akan diambil dari pabrik yang ada di Jatim.

Di sisi lain, pihaknya juga bersukur karena sudah ada data tambahan dari 100 pabrik dengan 55.000 pegawai telah mengisi kuesioner. “Kita bersyukur 95 persen sudah menerapkan betul metode-metode mitigasi risiko covid-19,” jelas Wagub Jatim.

Ia juga mengakui ada perusahaan yang memang akhirnya harus mengurangi pekerja. Namun datanya ada tetapi tidak dominan karena ternyata masih bisa disesuaikan. “Kita berharap bahwa keselamatan dari seluruh pekerja akan tetap terjaga di situasi ini,” kata Emil.

Sementara untkuk angka yang terpaksa mengalami PHK, lanjut Emil ada sekitar 822 orang atau 1,48 persen. Namun ini terintegrasi dengan data di Disnaker, salah satunya memang PHK terjadi sebelum wabah covid-19.

Pemprov Jatim sudah memastikan bahwa program pra kerja dan juga program seperti millenial job center dan BLK intensif nanti semua terintegrasi jadi satu basis data. “Artinya mereka yang mengalami PHK ini dari awal sebelum Covid-19 akan kita prioritaskan untuk ikut program pra kerja,” dalih Emil.

Di sisi lain, pihaknya juga telah menghubungi salah satu provider daring yaitu Ruang Guru untuk menanyakan, apa betul program pra kerja bisa dieksekusi di saat physical distancing. “Mereka menyampaikan bisa dengan metode daring dan kita akan koordinasi betul bahwa Jatim yang sudah terdata nantinya bisa diprioritaskan,” imbuhnya.

Alasannya, program pra kerja itu bukan hanya pelatihan tapi juga ada manfaat tunai yang diterima oleh peserta dan bisa dilakukan dengan metode daring, sehingga bisa dilaksanakan jarak jauh atau tetap bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. (pun)

Leave a reply