Gubernur Khofifah Akui Butuh Tambahan Dana Atasi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

0
85

– Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 di Jatim Diperkirakan Tembus 3,88 Juta Orang

SabdaNews.com – Kekhawatiran kalangan DPRD Jatim terhadap minimnya dukungan anggaran untuk penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi virus corona disease (Covid-19) di Jatim, nampaknya masuk akal. Sebab, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sendiri mengakui butuh tambahan dana yang besar untuk menunjang program social safety need, cash for work maupun pelaku UMKM terdampak.

“Dana yang sudah fix itu baru Rp.264 miliar, kita membutuhkan tambahan yang lebih besar lagi untuk bisa melakukan berbagai program terkait dengan social safety need, program cash for work dan terkait dengan pelaku-pelaku UMKM yang terdampak,” ujar Gubernur Jatim saat rilis update sebaran Covid-19 di gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (30/3/2020).

Masih di tempat yang sama, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan bahwa sesuai arahan gubernur untuk penanganan dampak sosial ekonomi virus corona, pihaknya sudah membuat estimasi berapa pekerja yang akan terdampak dari sektor-sektor yang paling terdampak yaitu perdagangan, pengolahan, transportasi dan akomodasi mamin.

Kendati demikian pihaknya masih terus melakukan validasi di masing-masing sektor yang paling terdampak tersebut. Estimasinya, kata Emil mencapai 3,88 juta pekerja. Dari angka ini ada yang sudah tercover dalam BPNT (Bantuan Penerima Non Tunai) dan ada yang belum tercover.

“Sesuai arahan Bu gubernur, kita akan mematangkan bagaimana kebijakan kita terhadap yang belum tercover dalam BPNT. Bahkan ini juga sedang kita koordinasikan juga persisnya dengan BPS yang telah membedah angka pekerja sektor formal, informal, berusaha sendiri dan bekerja untuk orang lain,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini.

Selain data yang sudah diungkap Wagub Jatim, kata Khofifah, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan keluarga rentan, keluarga miskin, keluarga hampir miskin dan kemudian menjadi miskin.

“Kita juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan beberapa gubernur di Pulau Jawa terkait opsi warga Jatim yang terdampak yang tinggal di Jakarta dan kota-kota lain bisa diintervensi supaya mereka bisa tetap survive,” beber mantan Mensos RI ini.

Sebelumnya, Ketua FPDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari juga meminta supaya keberpihakan eksekutif khususnya organisasi perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemprov Jatim mau mengalihkan sebagian alokasi anggarannya untuk penanganan Covid-19 supaya ditingkatkan.

Mengingat, DPRD Jatim sudah berusaha mengalihkan sebagian anggarannya senilai Rp.100 miliar. Sedangkan pihak eksekutif yang alokasi angggarannya jauh lebih besar dibanding legislatif hanya mampu mengalihkan sebagian anggarannya sebesar Rp.160 miliar sehingga kalau dijumlah hanya sebesar Rp.260 miliar.

“Kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19 itu akan semakin besar karena kita belum dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Saya yakin masih bisa dimaksimalisaikan anggaran eksekutif untuk dialihkan pada penanganan Covid-19,” jelas sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim. (tis)

Leave a reply