FPKB Berharap Program PKTD Dana Desa Segera Terealisasi di Jatim

0
103

– Untuk penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19

SabdaNews.com – Fraksi PKB DPRD Jatim mengapresiasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah mengeluarkan Surat Edaran No.8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No.411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa.

Alasannya, hal ini sejalan dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) No.4 tahun 2020 tentang Refoccusing Kegiatan, Realokasi Angggaran dan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 20 Maret 2020 lalu.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim dari FPKB, Hj Anik Maslachah kesinambungan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi ini, patut dikawal dengan baik agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

“Ini penting karena jantungnya pemerintahan ada di desa, mobilisasi desa untuk melakukan sosialsi pencegahan secara masiv, akan dapat meminimalisir penyebaran covid-19 sedini mungkin sehinga bisa teratasi dan tidak sampai terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) ataupun Indonesia tidak perlu melakukan lockdown,” kata politisi asal Sidarjo saat dikonfirmasi Senin (30/3/2020).

Ditegaskan Anik, langkah tindakan preventif (pencegahan) ini dinilai lebih murah dan lebih mudah daripada tindakan kuratif (mengobati). Seiring dengan penanganan kesehatan, maka agar perekonomian tetap berputar, disinilah pentingnya SE Mendes No 8 Tahun 2020 ini agar program-program pembangunan bisa dialihkan dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD),.

“Proyek-proyek infrastruktur di desa tenaga kerjanya harus diambilkan dari tenaga kerja di desa setempat dengan upah langsung bisa diterima setiap hari. Karenanya desa perlu merespon cepat untuk segera merealokasi (menggeser) anggaran. Mengingat pada Maret-April ini dana desa untuk seluruh Indonesia sudah bisa dicairkan,” ungkap Anik.

Prioritaskan program PKTD, lanjut Anik adalah bagi angggota keluarga miskin, pengganggguran dan setengah pengangguran, serta anggota masyarakat marjinal lainnya yang ada di desa tersebut. “Untuk percepatan realisasi program PKTD di Jatim, kita berharap Gubernur dan bUpati/walikota di Jatim segera melakukan pengawalan dan pendampingan,” harap mantan ketua FPKB DPRD Jatim.

Fraksi PKB baik yang ada di DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten/Kota di Jatim juga siap mengawal agar anggaran dana desa tersebut cepat terserap dan tepat sasaran dengan menejemen transparan dan akuntabel. (tis)

Leave a reply