Sekda Gresik Non Aktif Dituntut 7 Tahun Penjara Akibat Potong Insentif Pegawai,Tidak Bersih dari KKN.

0
218

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik non aktif, Andhy Hendro Wijaya,Mendengar Keptusan Tipikor Surabaya Jum,at (6/3/20/20), Foto. Sarjono/SabdaNews.com)

SURABAYA,SabdaNews.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik non aktif, Andhy Hendro Wijaya, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Gresik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya Jawa Timur, Jumat (06/03/2020).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan hukum  dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Esti Harjanti Candrarini, meminta agar majelis hakim yang dipimpin oleh I Wayan Sosiawan supaya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kepada terdakwa Sekda Pemkab Gresik Non Aktif, Andhy Hendro Wijaya selama 7 tahun penjara, karena dianggap tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari KKN.

“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun denda satu milliar rupiah, subsider enam bulan kurungan dipotong tahanan kota yang dijalani terdakwa dan dilakukan penahanan di Rutan,”ujar JPU Esti Harjanti Candrarini diruang sidang Cakra.

Lanjut JPU Esti mengatakan bahwa   Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Terdakwa Andhy Hendro Wijaya sangat tidak memberikan contoh yang baik,”paparnya

Dan juga terdakwa selama dalam proses persidangan telah bersikap berbelit – belit sehingga menjadi pertimbangan yang memberatkan terdakwa saat dalam surat tuntutan JPU. Namun juga yang menjadi pertimbangan JPU yang meringankan terdakwa yang bersikap sopan serta tidak pernah dihukum, ” ungkapnya

Terkait uang pengganti, jaksa menjatuhkan nol rupiah karena uang pengganti tersebut telah dibebankan ke M Muchtar (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah). Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 157.437.000, JPU mengatakan barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara.

Sementara dalam surat tuntutan untuk terdakwa Andhy Hendro Wijaya ini dibacakan oleh empat jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik dengan secara bergantian. Dari empat JPU tersebut antara lain, Dymas Adji Wibowo, Esti Harjanti Candrarini, Alifin Nurrahman Wanda dan A.A Ngurah Wirajaya.

Yang dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa Andhy Hendro Wijaya terbukti melanggar dakwaan kedua. Yakni melanggar Pasal 12 huruf f Jis, Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jis, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jis, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Andhy Hendro Wijaya rencananya akan di lanjutkan, Senin (9/3/2020) besok.(Jon)

Leave a reply