Pemprov Mulai Siapkan Pimpinan Tinggi Pratama Jadi Pj/Plt Bupati/Walikota di Jatim

0
447

SabdaNews.com – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 19 kabupaten/kota di Jatim, Pemprov Jatim mulai menyiapkan sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim untuk ditunjuk dan diusulkan ke Mendagri sebagai Penjabat (Pj) atau Plt Bupati / Walikota yang akan habis masa jabatannya atau mengajukan cuti kampanye karena maju lagi dalam Pilkada serentak mendatang.

“Pemprov akan mengambil Pimpinan tinggi Pratama jadi Plt atau Pj bupati/walikota yang berhalangan atau mengambil cuti kampanye, ” ujar Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (5/3/2020).

Tugas utama dari seorang Pj atau Plt Bupati/Walikota, kata Emil adalah menjalankan roda pemerintahan berjalan lancar, pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan juga proses politik berjalan dengan baik, ASN bisa netral serta suasana berlangsung secara konduksi berkoordinasi dengan Forkopimda setempat.

“Kalau dua-duanya (Bupati dan Wabup atau Walikota dan Wawali) tidak ada, atau istilahnya pemimpin jomblo, biasanya menggunakan terminologi Plt. Contohnya lawan saya Mas Ipin khan sendirian jadi bupati Trenggalek dan insyaallah mau maju lagi dan kosong lha itu harus ada Plt,” jelas mantan Bupati Trenggalek ini.

Ia mengakui ada beberapa kepala daerah yang akhir masa jabatannya akan habis pada Februari 2021 sudah harus segera diajukan Pj / Plt nya agar tidak sampai terjadi kekosongan pemimpin atau kekuasaan (vacuum of power). Terpisah, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mendukung upaya Pemprov Jatim menyiapkan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim sebagai Pj/Plt Bupati/Walikota yang akan habis masa jabatannya atau mengajukan cuti kampanye.

“Itu memang harus disiapkan dengan baik supaya tak terjadi vacuum of power,” jelas mantan dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Di sisi lain, Kusnadi juga mengimbau kepala daerah supaya patuh pada aturan perundang-undangan untuk tidak melakukan mutasi jabatan ASN enam bulan jelang akhir masa jabatan habis. “Itu sudah aturan kalau dilanggar ya siap menerima sanksi,” pungkas ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. (tis)

Leave a reply