Setahun Kinerja KIP-Emil Masih Ngos-Ngosan Karena Tak Singkron Dengan Dukungan Anggaran

0
57

– Mathur Husyairi ; Terlalu Banyak Program Tapi Tak Bisa Dieksekusi

SabdaNews.com – Setelah sejumlah partai politik dan fraksi di DPRD Jatim mengkritisi kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama setahun memimpin Provinsi Jatim. Kini gilaran vocalis DPRD Jatim asal Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) Mathur Husyairi memberikan catatan evaluasi kinerja setahun Pemprov Jatim.

Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim, urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur belum berjalan secara maksimal. Dicontohkan Mathur, program Tis-Tas (Gratis-Berkualitas) di lapangan belum mampu benar-benar gratis, karena BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) menurut manajemen sekolah masih belum bisa memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan meskipun ditopang dengan dana BOS.

“Itu hasil serap aspirasi Komisi E DPRD Jatim dengan mengunjungi beberapa Dapil di Jatim (Mojokerto, Lumajang, Jember, Tuban dan Bojonegoro) dengan semua kepala sekolah negeri dan swasta, masih banyak keluhan di pembiayaan pendidikan,” kata politisi asal PBB saat dikonfirmasi Jumat (14/2/2020).

Idealnya, lanjut Mathur biaya pendidikan SMA/SMK per siswa per tahun adalah 4 juta rupiah. Sehingga jargon TisTas menjadi blunder di masyarakat karena mereka memahami semuanya gratis tis. “Ini dilema bagi Kepala Sekolah karena banyak kegiatan yang tak bisa dibiayai pakai dana BOS dan BPOPP,” ungkapnya.

Di sisi lain, pendidikan berkualitas (Tas) juga masih belum terukur hasilnya karena belum ada kajian dan evaluasi yang komperehensif. Gratisnya (Tis) saja masih memunculkan masalah baru bagaimana bisa berkualitas???
“Dalam realisasi janji kampanye seperti seragam gratis juga gagal terlaksana sehingga banyak masyarakat merasa dibohongi,” jelas Mathur Husyairi.

Kemudian di aspek sosial, kata politisi asal Bangkalan masih banyak ditemukan masyarakat yang membutuhkan tetapi belum tercover. PKH plus terkesan masih senyap, penentuan kabupaten prioritas untuk PKH plus dan program 15 kabupaten juga belum manunjukkan hasil yang terukur.

“Seharusnya Jatim tidak hanya di 15 kabupaten, tetapi 38 kabupaten/kota meskipun dengan proporsi alokasi yang menyesuaikan,” harapnya.

Sedangkan Big Data yang dijanjikan untuk meningkatkan layanan maupun transparansi, tambah Mathur juga belum ada bukti riil. OPD-OPD terkesan setengah hati untuk mendukung Big Data. “Publik juga sangat sulit mengakses informasi, UU No. 14 Tahun 2008 seolah mau dikebiri dengan Pergub No.8 Tahun 2018. Saya sebagai pegiat keterbukaan informasi publik, minta Gubernur untuk mencabutnya,” pinta Mathur Husyairi.

Berdasarkan pengamatan, beberapa program Nawa Bhakti Satya seperti Milenial Job Center (MJC) di Bakorwil-Bakorwil belum jalan dengan baik. Terbukti koordinasi dengan sejumlah OPD tak berjalan dengan baik.

Begitu juga untuk program OPOP (One Pesantren One Produk), kata Mathur juga belum ada dampak yang nyata. Pesantren seharusnya bukan didorong untuk hasilkan produk tetapi SDM sehingga produk bagian dari hasil SDM yang unggul dan berkualitas.

“Apa yang terjadi saat ini dengan OPOP hanyalah kegiatan formalitas membranding produk yang sudah go publik. Kesannya hanya tebar dana hibah layaknya sinterklas, sekedar memenuhi janji saat kampanye,” tegas vocalis DPRD Jatim.

Diakui Mathur Husyairi, Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak terlalu banyak mengeluarkn akronim-akronim program yang tidak bisa segera dieksekusi karena tidak sinkron dengan anggaran yang direncanakan dan dianggarkan di masing-masing OPD.

“Ada pos anggaran besar di rekening hibah dan bagi hasil dengan nilai trilyunan. Tapi tidak ada data yang terukur tentang dampak bagi kesejahteraan dan meningkatkannya ekonomi,” bebernya.

Sementara itu di bidang pengelolaan BUMD Jatim, kata Mathur belum ada perbaikan yang signifikan di pengelolaan dan kontribusi BUMD di luar Bank Jatim, seperti BUMD yang mengelola Puspa Agro, PWU dan lain-lain. “Penganggaran dana hibah selain dana BOS mencapai 3 trilyun harus terukur manfaatnya buat masyarakat,” pungkas Mathur. (tis)

Leave a reply