Dinas Kehutanan Pastikan Belanja Mobdin Dikepras Tinggal Rp 1,6 M

0
230

SabdaNews.com – Info pengadaan mobil dinas senilai Rp 4 miliar untuk 1 unit kendaraan roda 4 bagi pejabat eselon II dan 13 unit untuk pejabat eselon III di Dinas Kehutanan sesuai yang tertuang dalam Rencan Kerja Anggaran (RKA) akhirnya diklarifikasi kembali oleh Dinas Kehutanan Jatim. Alasannya, ada perbedaan data perencanaan dengan data final yang sudah disetujui dalam proses pengesahan APBD Jatim 2020.

Sekretaris Dinas Kehutanan, R Setiadi mengaku perlu meluruskan pemberitaan perihal pengadaan mobdin yang sudah meluas padahal itu tidak sepenuhnya benar. Data tersebut berasal data perencanaan sebelum dibahas dan dilakukan perubahan oleh tim anggaran pemprov maupun DPRD Jatim.

“Dinas Kehutanan Jatim dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2020 menganggarkan kendaraan dinas 7 unit saja, bukan 14 unit,” terang Setiadi, Senin (10/2/2020).

Selain itu, untuk jumlah anggaran juga tidak sebesar Rp 4.090.000.000. Namun sesuai yang tercantum di DPA hanya Rp 1.945.000. Dengan rincian pengunaan untuk 1 unit mobil eselon II dan 6 unit untuk eselon III. “Rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut masuk dalam dua kegiatan, jadi tidak sekaligus,” jelasnya.

Dua tahap pengadaan itu karena tidak di anggarkan di pos sekretariatan saja. Tapi di pos ketatausahaan dan kepegawaian sejumlah 6 unit Rp.1.685.000.000. Dan kegiatan pelaksanaan Administrasi di UPT Tahura Raden Soerja sejumlah 1 unit Rp 260.000.000.

Setiadi kembali menegaskan jika rencana pengadaan kendaraan dinas roda 4 ini karena sesuai dengan berdasarkan kebutuhan karena mobdin yang lama kurang layak yakni pembuatan tahun 1997 sampai 2009. “Seringkali mobil yang kami pakai mogok di tengah jalan, jadi satu satunya jalan adalah mengganti dengan mobil dinas yang lebih layak untuk mendukung kinerja Dinas Kehutahan,” tambah Setiadi.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jatim Agung Mulyono mengingatkan Dinas Kehutanan Jatim agar lebih efisien dalam menggunakan anggaran. “Pembelian mobil
Dinas untuk mengganti yang rusak memang perlu, tapi jangan langsung dalam jumlah banyak,” kata politisi Partai Demokrat. (pun)

Leave a reply