Gubernur Khofifah Berharap APTISI Bisa Siapkan Literasi Seiring Dengan Kemajuan Teknologi

0
76

SabdaNews.com – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sekarang ini hampir di seluruh belahan dunia sedang menghadapi era post truth dan distruption di berbagai lini kehidupan. Bahkan banyak sekali yang diskusi soal disrupsi ekonomi namun sedikit yang membicarakan disrupsi mental dan karakter.

Padahal baru saja, kita dikejutkan adanya 175 lebih fintech yang dicabut ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena diduga telah melakukan proses manipulasi berbalut pada digital economi, financial tecnologi, peer to peer landing yang susah dibedakan oleh masyarakat mana yang legal dan ilegal. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi korban.

Bahkan di Jatim ditemukan investasi bodong yang jumlahnya mencapai 750 miliar. “Para korban itu menurut saya bukannya tidak rasional tapi justru sangat rasional sehingga mengambil itu,” terang Khofifah dihadapan ratusan anggota APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) yang menggelar Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke 6 di Surabaya, Selasa (28/1/2020).

Orang nomor satu di Jatim itu mencontohkan, investasi 20 juta dapat mobil Alparhd dan 2 juta bisa umroh. “Ada 800 orang yang sudah umroh setelah membayar 2 juta, setelah pulang mereka kemudian menjadi speeker sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik karena sudah ada bukti,” ungkap mantan Mensos ini.

Ia berharap kepada para rektor, guru besar dan akademisi yang tergabung dalam APTISI bahwa literasi financial digital dan teknologi itu menjadi penting, karena percepatan kemajuan teknologi digital itu sangat luar biasa sehingga proses literasi juga harus bisa berseiring.

Di tambahkan, hari ini tidak perlu harus berjualan kamera, tapi dia bisa menjadi paltform yang terbesar di dunia, yaitu instagram. Hari ini tidak perlu mempunyai gudang dan alat transportasi tapi dia bisa menjadi perusahaan ritel terbesar di dunia yaitu Alibaba dan masih banyak yang lainnya.

“Kemajuan teknologi seperti inilah yang perlu banyak dikupas oleh APTISI,” harap gubernur perempuan pertama di Jatim.

Diakui Khofifah saat kampanye Pilgub Jatim lalu bersama Wagub Emil Dardak, pihaknya menyampaikan bahwa 45 % anak-anak muda di Amerika Serikat sudah masuk format gig ekonomi sehingga mereka lebih senang memilih menjadi gig worker dengan jangka pendek dan bisa pindah lagi ke pekerjaan yang lain.

“Yang dibutuhkan oleh mereka adalah co working space. Sehingga Pemprov Jatim juga menyiapkan program Belanova (belanja inovasi), lalu menyiapkan format MJC (Millenial Job Center) untuk menyiapkan lulusan SMA/SMK/MA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi supaya bisa mandiri atau terserap lapangan kerja,” jelas Khofifah.

Ekosistem MJC meliputi Talent, Klain, dan Mentor. Menyiapkan ekosistem ini butuh waktu yang lama, begitu juga mencari mentor tapi pihaknya bersyukur banyak perusahaan multinasional dan ecomere yang mau bergabung sehingga pada semester dua tahun 2019 sudah bisa dilaksanakan di Jatim.

“Program MJC ini dibuat karena menggunakan basis data bahwa 67 % lulusan SMA/SMK dan MA tak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sehingga kita siapkan solusi berupa doubel track SMA dan MA. Sudah ada 197 SMA Doubel Track dan 120 MA Doubel Track yang bergabung. Soft Skill diberikan setiap Sabtu dan Minggu,” ungkap Khofifah.

Di era kemajuan teknologi seperti sekarang, lanjut Khofifah pasti akan ada jenis pekerjaan (profesi) yang hilang karena sudah tidak diperlukan, sehingga perguruan tinggi juga harus melakukan antisipasi. “Namun yang menjadi kewenangan Pemprov adalah SMA/SMK dan MA. Sehingga pihaknya ingin menyiapkan mereka membangun kemandirian berupa kartu pra kerja,” dalihnya.

Selain fokus pada pendidikan menengah, Pemprov Jatim juga tengah membangun dan menyiakan ekosistem OPOP (One Pesantren One Product) berkolaborasi dengan pesantren yang jumlahnya memang banyak di Jatim dan kebanyakan memiliki sekolah Madrasah Aliyah.

“Sama dengan MJC, yang lama adalah menyiapkan ekosistemnya. Ekosistem OPOP meliputi santriprenure, pesantrenprenure (pengelola) dan sosioprenure (alumni pesantren), ” ungkap ketum PP Muslimat NU ini.

Pihaknya juga menyadari bahwa anggaran APBD Jatim sangat terbatas namun dibanding provinsi lain di Indonesia, Gubernur Khofifah yakin alokasi pendidikan di Jatim yang terbesar karena sesuai dengan kanji kampanye yaitu ingin mewujudkan TisTas (pendidikan gratis dan berkualitas).

“Rata-rata pendidikan masyarakat Jatim baru 7,5 tahun sehingga pihaknya mengajak pemerintah kabupaten/kota supaya fokus pada pendidikan SMP/MTs. Kemudian untuk pendidikan SMA/SMK/MA akan ditangani Pemprov Jatim, ” jelas Khofifah.

Persoalan lain yang dihadapi Jatim adalah disparitas wilayah di Jatim cukup tinggi, sehingga ada daerah yang maju sekali tapi sebagian yang lain daerahnya masih sangat tertinggal. Padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata-rata nasional namun angka kemiskinan juga diatas rata-rata nasional.

“Makanya perlu ada pemerataan distribusi kue pembangunan. Yang dilakukan adalah percepatan infrastruktur jalur lintas selatan supaya bisa membuka akses daerah-daerah yang selama ini cenderung tertinggal dan melalui peningkatan SDM,” pungkas Khofifah.

Sementara itu Ketum APTISI Pusat, Dr Budi Jamiko mengatakan bahwa yang hadir dalam RPPP ke 6 APTISI ini tidak kurang 350 dari Sabang sampai Merauke. “Anggota APTISI meliputi pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan yayasan sebanyak 4.650 anggota, memiliki
25.600 prodi,” jelas Budi Jatmiko.

Ia juga mengapresiasi Jatim karena menempati peringkat kedua dibawah DKI Jakarta memiliki PTS dengan akreditasi A serta memiliki karya yang luar biasa. “Kami berharap Jatim bisa menyalip DKI Jakarta,” kelakar pria berkacamata ini.

Ditambahkan, pihaknya bersyukur karena Mendikbud yang baru merespon usulan APTISI agar mau menghilangkan akreditasi untuk program study dan mengurangi jumlah mahasiswa masuk ke PTN. Alasannya supaya tidak terlalu membebani pemerintah untuk mensubsidi. “Rata-rata subsidi mahasiswa PTN itu bisa mencapai 30-40 juta per semester padahal kalau di PTS jauh dibawah itu,” ungkapnya.

Di sisi lain, hal itu juga sejalan dengan keinginan pemerintah yang ingin perguruan tinggi di Indonesia bisa masuk peringkat 100 besar dunia karena saat ini baru menembus 350 besar perguruan tinggi dunia. “Syaratnya bagaimana bisa menarik mahasiswa asing dan karyanya masuk dunia. Makanya kita usul
PTN konsen program S2 dan S3, dan
PTS tingkatkan APK yang rata-rata masih 3,61% kalah dengan Malaysia,” dalih Jatmiko.

Kendala lain yang dihadapi PTS, kata Jatmiko adalah belum otonom full sehingga kesulitan menutup prodi padahal peminatnya sudah jarang. Solusinya PTS diminta menggandeng kerjasama denga perusahaan multinasional dan PT rangking 100 dunia.

“Industri butuh tenaga kerja kalau pertumbuhan ekonomi kita diatas 7 persen, padahal Indonesia baru kisaran 5 persen sehingga diharapkan ada insentif dan kebijakan investasi link and match antara dunia pendidikan dan industri,” harap ketum APTISI.

Ia mengakui banyak PTS dan prodi yang tutup, seperti sekretaris ada sebanyak 58 PTS,
perbankan sebanyak 90 PTS tutup dan
perjalanan wisata sebanyak 35 PTS tak ada mahasiswanya karena kalah dengan traveloka.

“APTISI harus bisa membuka pendidikan jarak jauh, jika tidak akan kalah dengan perkembangan jaman atau bahkan harus dimerger. Inilah yang akan dibahas dalam RPPP ke 6 APTISI di Surabaya sekaligus
RPPP terakhir karena 6 bula kedepan akan dilaksanakan Munas,” pungkas Budi Jatmiko.

Pembukaan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke 6 APTISI (Assosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) dengan tema “Membangun SDM Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia Yang Inovatif dan Produktif di Era Digital” dilaksanakan di gedung negara Grahadi Surabaya. (pun)

Leave a reply