Dewan Jatim Minta Kab/Kota Bantu Bangun Pusat Rehabilitasi Narkoba

0
185

– Pegawai lapas dan rutan perlu uji ulang tes psikologi

SabdaNews.com – Belum meratanya keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di beberapa daerah di Provinsi Jatim, nampanya menjadi perhatian khusus Komisi A DPRD Jatim. Pasalnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jatim tertinggi di Indonesia.

Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim Ferdian Reza Alvisa mengatakan dari data BNNP Jatim kalau jumlah BNNK di Jatim hanya ada 16 buah yang tersebar di beberapa kabupaten/kota saja.

“Padahal jumlah daerah di Jatim ada 38 kabupaten/kota. Tentunya jumlah daerah tersebut tak seimbang dengan jumlah BNNK di Jatim,” kata Ferdian usai menghadiri Forum Group Diskusi) Komisi A DPRD Jatim di Malang, Jumat (17/1/2020).

Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan terbenturnya pengadaan BNNK tersebut karena keterbatasan anggaran dari BNN pusat. ”BNN pusat itu tentunya mengurusi operasional seluruh Indonesia, sehingga anggarannya terbatas,” jelas Ferdian.

Untuk pemerataan keberadaan BNNK tersebut, sambung pria yang akrab dipanggil Alvis tersebut, pihaknya minta kabupaten/kota dilibatkan untuk realisasi kantor BNNK yang belum ada di daerah.

Bisa saja APBD Jatim maupun kabupaten/kota sharring memberikan pos anggaran untuk pembuatan BNNK di daerah. Termasuk juga untuk rekrutmen pegawai yang bertugas di kantor tersebut,” harapnya.

Ferdian mengaku optimis anggaran APBD masing-masing daerah di Jatim mampu untuk realisasi hal tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Muzamil Syafii menyatakan prihatin karena peredaran narkotika kebanyakan dikendalikan dari dalam Lapas. Hal ini terjadi karena pihak lapas secara tak langsung memfasilitasi bandar untuk berkomunikasi dengan pihak luar sehingga dengan mereka bisa leluasa mengendalikan peredaran narkotika.

“Aturan hukum sudah jelas semua termasuk memasang peralatan CCTV di dalam lapas untuk memantaunya. Namun, masih saja ada kebocoran,” kata politisi asal Pasuruan ini.

Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan masih ditemukannya pengendalian peredaran narkotika dari dalam lapas atau rutan diperlukan komitmen dari pegawai lapas dalam ikut serta memberantas peredaran narkotika.

“Saa kira perlu ada perbaikan moral pegawai lapas atau rutan untuk meminimalisir peredaran narkotika yang dikendalikan lewat dalam penjara,” pinta mantan wabup Pasuruan ini.

Ia juga mengusulkan perlunya uji ulang tes psikologi khusus bagi ASN yang akan ditempatkan di rutan atau lapas untuk penanganan narkotika.

“Percuma kalau nantinya dibuatkan rutan atau lapas khusus narkotika tapi pegawainya tak punya moral baik. Kami berharap tak sembarang pegawai bisa ditempatkan di lapas atau rutan khusus narkotika,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim. (tis)

Leave a reply