Jatim Siaga Bencana Hidrometeorologi, BPBD Minta Bantuan Doa Ulama dan Santri

0
280

– Gubernur Khofifah surati bupati/walikota untuk antisipasi

SabdaNews.com – Provinsi Jawa Timur dalam status darurat siaga bencana hidrometeorologi. Status itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No. 188/650/KPTS/013/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2019.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Suban Wahyudiono mengungkapkan bahwa status darurat itu berlaku sejak tanggal 16 Desember 2019 hingga 150 hari ke depan, berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Karena itu seluruh Kepala BPBD dan para kepala daerah diharapkan bersiaga dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan,” pinta Suban Wahyudianto, Jumat (20/12/2019).

Apabila dikemudian hari terjadi bencana meteorologi maka, kata Suban status itu akan ditingkatkan menjadi surat keputusan tanggap darurat bencana.

Menurut Suban, pada 22 November 2019 lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan surat imbauan kepada para kepala daerah untuk menyiapkan segala potensi untuk antisipasi bencana alam.

Sedangkat di tingkat provinsi, Gubernur Khofifah juga mengimbau para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai fungsi penanggulangan bencana bekerjasama dengan pihak TNI-Polri untuk antisipasi bencana alam.

“Dengan adanya antisipasi ini maka diharapkan Jatim dalam kondisi siap menghadapi bencana hidrometeorologi. Selain itu kami juga mengharapkn doa dari para ulama dan santri agar Jatim aman dari bencana alam,” pinta Suban.

Berdasarkan pemetaan BPBD Jatim, setidaknya ada 22 wilayah di Jatim yang rawan bencana hidrometeorologi jelang puncak musim hujan pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020.

Dari 22 kabupaten/kota di Jatim yang biasanya terjadi bencana pada musim hujan, seperti bencana banjir dan longsor. Suban membeberkan, daerah yang rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya. Seperti, sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Madiun, Tuban, Lamongan, Gresik dan Surabaya.

Sedangkan potensi banjir akibat luapan sungai Berantas meliputi Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Sementara daerah rawan longsor dan banjir rob meliputi Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember.

Kemudian di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh meluapnya sungai Welang. “Kalau di Madura dampak luapan Sungai Kemuning yakni wilayah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Daerah-daerah ini setiap tahunnya jadi langganan banjir dan banjir bandang,” jelas Suban.

Selain banjir, bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor. Potensi bencana ini mengancam wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan. Di daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit-bukit yang kerap longsor saat musim hujan.

Suban mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD, Pemerintah Daerah (Pemda), dan pihak-pihak terkait seperti Basarnas, Tagana, Tim SAR, PMI, dan TNI-Polri untuk mengantisipasi potensi bencana. Kemudian membentuk lembaga-lembaga penanggulangan bencana, baik dari pemerintah maupun swasta.

“Kami berharap peran aktif masyarakat bersinergi dengan pemerintah daerah maupun provinsi dalam penanganan bencana alam. Disamping itu juga sudah kami siapkan jalur evakuasi, lokasi evakuasi dan titik-titik penampungan,” pungkas Suban Wahyudiono. (tis)

Leave a reply