Khofifah Tiru Jokowi, Pilih Kadis Pendidikan Yang Ahli Transportasi

0
645

SabdaNews.com – Mutasi jabatan pimpinan tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim yang kali pertama dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Jumat [13/12/2019] lalu, nampaknya menimbulkan tanda tanya bagi sebagian anggota DPRD Jatim.

Di antara pemicu munculnya ketidaksepahaman tersebut karena gubernur perempuan pertama di Jatim memilih Wahid Wahyudi asisten II Setdaprov Jatim dan mantan Kadishub Jatim sebagai kepala dinas pendidikan Jatim.

“Kok mirip Presiden Jokowi yang memilih menteri pendidikan nasional dari kalangan anak muda yang ahli IT dan bidang transportasi (perhubungan). Kadis Pendidikan Jatim yang baru juga ahli bidang perhubungan,” ujar Mathur Husyairi anggota Komisi E DPRD Jatim, Sabtu (14/12/2019).

Berdasarkan biodata, kata Mathur, Dr. Ir. Wahid Wahyudi merupakan lulusan program doktoral dari fakultas/jurusan Kajian Lingkungan dan Pembangunan Univeritas Brawijaya Malang tahun 2014.

Sedangkan dari riwayat jabatan, lanjut Mathur dimulai dari staf Bappeda (1989), Kasi Perhubungan dan Pariwisata (1998), Kasubid prasarana perhubungan Bappeprov Jatim (2001), Pj Kabid Sumber Daya Alam dan Teknologi (2002), Pj Kasubdin Penyusunan Program Dishub Jatim (2003), Kabid Pengembangan Transportasi Dishub dan LLAJ Jatim (2008), Kadishub dan LLAJ Jatim (2010) dan terakhir menjadi Asisten II Setdaprov Jatim (2018).

Sebaliknya politisi asal Madura itu menilai wajar jika para pejabat yang dulu dianggap orang dekat mantan Gubernur Jatim Soekarwo dimutasi ke pos yang kurang strategis karena sudah berganti rezim kepemimpinan.

“Itu sudah mafhum di dunia politik, yang penting itu gubernur Khofifah bisa memilih pejabat sesuai dengan prinsip the rigth man on the right place,” harap Mathur Husyairi.

Menanggapi tudingan seperti itu, Gubernur Jatim Khofifah menyatakan bahwa mutasi baru bisa dilakukan oleh gubern6ur baru setelah 6 bulan menjabat yakni Agustus 2019, brulah seluruh eselon II itu melalui proses assesment lembaga assesment center dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia juga sudah berkoordinasi dengan KASN, sehingga berani membentuk Pansel yang diketuai Prof Dr M. Nuh. Kemudian anggotanya ada Sekdaprov Jatim, Bu Sukesi (mantan Kadinsos Jatim), Prof Mas’ud dan Tauhid (Kepala BKN Jatim).

“Merekalah yang interview. Setelah itu kita melanjutkan lagi ke KASN6 dan ke Kemendagri, kira-kira begitulah teman-teman, prosesnya panjang,” beber mantan Mensos RI ini.

Untuk beberapa posisi yang kosong, kata Khofifah pihaknya dalam waktu dekat akan membuka lagi lelang jabatan (open bidding). Namun sebelumnya tentu juga akan menyampaikan lagi ke ponsel untuk melakukan proses open bidding.

“Lha ini kita akan kembali menyampaikan ke KASN bahwa yang kosong ini ini, lalu kita akan melaksanakan Open bidding jadi Kemendagri dan KASN ini sebetulnya Bipartrit yang harus terus kita komunikasikan, kira-kira gitu. Yang pasti ada Plt khan ngak boleh kosong sambil menunggu open bidding,” jelasnya.

Di tambahkan Khofifah, standart operation prosedure (SOP) terang, bahkan harus diumumkan berapa lama melalui online system dan hari-harinya itu sudah ditentukan oleh KASN.

“Seluruh proses kita akan mengikuti sebagaimana SOP untuk sebuah lelang sampai anti misalnya Talent Pool kita sudah dilakukan ssesment kita boleh mengambil satu proses sendiri ya nanti itu sekarang kita masih akan menggunakan lelang terbuka, jangan salah tompo lho teman-teman,” beber Khofifah. (tis)

Leave a reply