Bawaslu Jatim Mulai Petakan Indek Kerawanan Pilkada Serentak 2020

0
99

SabdaNews.com – Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi menyampaikan bahwa Identifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sudah mulai dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur terhadap 19 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

“Sejak 24 November lalu sudah kami susun Indeks Kerawanan Pemilu. Kami benar-benar memetakan berdasarkan data lapangan, yang didukung oleh dokumen dengan melibatkan KPU, Media dan Kepolisian,” terang Aang Khunaifi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (11/12/2019).

Menurut Aang, Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pilkada serentak 2020 memang dilakukan secara nasional. Namun Bawaslu Jatim baru akan merilis hasilnya pada bulan Januari 2020. Untuk itu, ia berharap adanya keterlibatan media untuk memberikan support dan dukungan terhadap IKP yang akan disusun oleh Bawaslu Jatim.

“Kami membutuhkan dokumen pendukung dari Kabupaten/kota dan temen-teman media. Mohon kerja sama dari kawan-kawan media dan KPU,” harap pria asli Surabaya ini.

Diakui Aang, penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu akan sangat berguna untuk mencegah pelanggaran Pilkada serentak 2020. “Alhamdulillah pada Pemilu tahun 2019 lalu, Jawa Timur menjadi provinsi yang minim masalah. Paling tidak prestasi ini perlu dipertahankan,” jelasnya.

Berdasarkan data pelanggaran pemilu tahun 2019, tercatat ada sebanyak 5957 pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu dan jajarannya.
“Dari jumlah itu sebanyak 5558 adalah pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan alat peraga kampanye. Misalnya pemasangannya tidak sesuai dengan tempat yang sudah diatur dalam regulasi,” beber Aang.

Sementara pelanggaran kampanye yang masuk dalam tindak pidana sebanyak 5 kasus karena melibatkan aparatur sipil negara atau perangkat desa. Untuk itu Aang berharap agar ASN maupun perangkat desa bisa bersikap lebih netral pada Pilkada serentak 2020.

“Kami berharap agar ASN atau perangkat desa tidak berpihak pada Pilkada 2020. Kalau ada ASN yang tidak netral, maka akan berpengaruh langsung pada masyarakat, karena ASN merupakan pelayan publik,” dalihnya.

Persoalan yang sering muncul pada Pilkada langsung, lanjut Aang yang berkaitan dengan netralitas ASN dan perangkat desa yakni dalam menggunakan media sosial. “Kami berharap agar ASN maupun perangkat desa untuk tidak foto bersama calon dengan atribut tertentu. Untuk itu kami mengajak ASN untuk menyamakan persepsi bersikap netral agar Pilkada 2020 berlangsung kondusif,” pintanya.

Sementara itu Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini mengatakan persoalan lain yang menjadi perhatian Bawaslu Jatim adalah iklan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah baik melalui media massa.

Menurutnya ada 5 Kabupaten/Kota yang dinilai kecolongan dalam pengawasan kampanye calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019. Diantaranya, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jombang, Kota Batu, Kota Sampang, dan Pamekasan.

“Pelanggaran tersebut terkait pada persoalan periklanan kampanye di luar jadwal. Saat itu ada beberapa caleg yang melanggar memasang iklan kampanye di luar ketentuan waktu. Mau tidak mau kami lakukan penindakan,” ungkap Nur Elya Anggraini.

Menurutnya catatan evaluasi tersebut untuk diperhatikan Bawaslu di masing-masing daerah di Jatim. Wanita yang akrab disapa Ely ini mengatakan dengan evaluasi ini bisa dipetakan apakah aturannya yang kurang tersampaikan ke media, terlalu mepet, atau terlalu ketat aturannya sehingga harus melanggar jadwal yang ditentukan.

“Kami berharap ada respon balik dari media sehingga ada masukan rekomendasi kepada Bawaslu Jatim untuk persiapan Pilkada di 19 Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2020 mendatang,” pungkasnya. (pun)

Leave a reply