Pemprov Jatim Jadi Pioner SP2D Online, Paperless, Digital Singing dan e-Evaluasi APBD Kab/Kota

0
103

SabdaNews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi pioner di Indonesia karena berhasil membangun konektivitas antara perencanaan dan penganggaran secara transparan serta dapat diakses secara real time sehingga diharapkan dapat memudahkan pengawasan dan accountabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Aplikasi yang dilaunching oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa pada Rabu (6/11/2019) di gedung negara Grahadi Surabaya itu meliputi aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta e-Evaluasi APBD Kabupaten atau Kota.

Dalam sambutannya, orang pertama di lingkungan Pemprov Jatim itu mengatakan bahwa pihaknya memiliki harapan besar terhadap aplikasi ini. Bahkan GUbernur Khofifah ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara real time sebagaimana yang sudah dibuat dalam program Nawa Bhakti Satya.

“Kita kepingin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan E-Valuasi APBD Kabupaten atau Kota,. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan ke sektor yang lain,” Khofifah Indar Parawansa.

Melalui program tersebut, Khofifah berharap koneksitas diantara perencanaan dan penganggaran, e planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa kita lakukan. Namun untuk saat ini baru ada 14 daerah dari 38 Kabupaten dan Kota di Jatim yang telah memanfaatkan aplikasi ini. Sehingga masih ada pekerjaan rumah untuk 24 kabupaten/kota .

“Kita berpikirnya regional, jika APBD Jatim dan APBD 38 kabupaten/kota di Jatim itu terbesar di Indonesia karena mencapai Rp.131 triliun. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan dan dikembangkan,” harap gubernur perempuan pertama di Jatim.

“Kita bersyukur karena berdasarkan laporan Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri, Jatim merupakan kategori Assabiqunal Awwaluun (kelompok pertama) yang menginisiasi dari keputusan Mendagri terkait integrasi antara perencanaan anggaran,” tambah Ketum PP Muslimat NU ini

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi menjelaskan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien. “Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” ujarnya.

Perbendaharaan ini, lanjut Jumadi selama ini otorisasi dan pencairan itu berjalan secara konvensional. “Makanya kita lakukan langkah-langkah yang efektif dan efisiennya seperti apa. Sebab ada puluhan ribu berkas SP2D yang perlu diteliti dan ditandatangani, apalagi kalau jelang akhir tahun itu bisa numpuk,” kelakarnya.

Dengan sistem SP2D online ini, kita tak lagi memerlukan kertas (paperless). Kemudian digital signing, didesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun tempat.

“Jadi nantinya kita tidak hanya di kantor baru bisa mengerjakan. Tapi kepala OPD nya walaupun sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphonenya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” pungkas mantan Plt Sekdaprov Jatim. (pun)

Leave a reply