Komisi A Desak Gubernur Khofifah Segera Tetapkan Kepala OPD Definitif

0
231

SabdaNews.com – Banyaknya jabatan eselon II atau Kepala Dinas, Kepala Biro maupun Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt) mendapat sorotan kritis dari Komisi A DPRD Jatim. Terlebih pembahasan R-APBD Jatim 2020 sudah dimulai dan akan ditetapkan pada pertengahan atau akhir November 2019 mendatang.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Reno Zulkarnaen memberikan pesan moral kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar saat pembahasan R-APBD Jatim 2010 di komisi-komisi mulai pekan depan sudah tidak ada lagi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berstatus pelaksana tugas.

“Kami berharap saat pembahasan R-APBD Jatim 2020 di komisi-komisi yang dimulai pada pekan depan, sudah tidak ada lagi kepala dinas, badan maupun biro yang berstatus Plt,” harap Reno Zulkarnaen saat dikonfirmasi Rabu (30/10/2019).

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat itu mencatat setidaknya ada 12 OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang diisi oleh Plt. Diantaranya, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dinas Sosial Provinsi Jatim, Badan Pendidikan dan Pelatihan Jatim, dan Dirut Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Sekretaris DPRD Jatim, Dinas Energi Sumber Daya Alam (ESDM), Asisten 1 dan 3 Sekdaprov Jatim.

Dengan segera ditetapkannya kepala OPD yang definitif, lanjut Reno otomatis dalam proses pembahasan R-APBD juga bisa semakin cepat karena kepala OP definitif bisa dengan cepat mengeksekusi berbagai kebijakan yang perlu segera diambil.

“Terus terang saran ini sudah pernah kami sampaikan kepada Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono. Meskipun keputusan terakhir ada di tangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selaku user,” dalih mantan ketua GMNI Jatim.

Komisi A DPRD Jatim, lanjut Reno juga akan terus mendorong Gubernur untuk segera melakukan pengisian jabatan kepala dinas yang masih dijabat Plt. “Bagaimana fungsi efektif dan efisien ini bisa berjalan. Penekanan kita kedepan setiap pembahasan lebih banyak bertemu dengan mitra di masing-masing komisi,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Reno, Plt memang punya tugas dan wewenang. Tapi, kata dia, status Plt tersebut telah berlangsung lama. “Sudah saatnya Bu Gubernur Khofifah menunjuk orang-orang yang dianggap pantas agar kinerjanya bisa lebih maksimal,” pungkas Reno Zulkarnaen. (tis)

Leave a reply