Buruh Jatim Tolak UMP Jatim 2020 Hanya Naik 8,51 Persen

0
614

– Berharap UMK 2020 naik kisaran 17-20 persen

SabdaNews.com – Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp1.768.777,08 atau naik sebesar 8,51 persen dibanding UMP tahun ini, mendapat penolakan dari elemen buruh di Jawa Timur. Sebab kenaikan UMP tersebut dinilai tak sesuai dengan harapan kaum buruh.

“Berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), idealnya kenaikan UMP maupun UMK Jawa Timur tahun 2020 adalah kisaran 14-20 persen. Makanya kami akan menolak penetapan UMP Jawa Timur 2020 hanya sebesar 8,51 persen,” ujar Jazuli koordinator Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jumat (25/10/2019).

Menurut Jazuli, elemen buruh di Jawa Timur masih menunggu pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020 yang masih dibahas di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. “Fokus kita adalah UMK bukan UMP. Kami akan berjuang keras bisa mengoalkan kenaikan UMK 2020 sebesar 17-20 persen, atau sekitar Rp.4,4 juta – Rp.4,6 juta untuk daerah di ring 1 Jatim,” tegasnya.

Sebelumnya Kadisnakertransduk Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak wajib menetapkan UMK setelah ada ketetapan UMP. Hal itu sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kabinet sebelumnya) tertanggal 15 Oktober 2019, bahwa gubernur se-Indonesia setelah menetapkan UMP tidak wajib menetapkan UMK.

Bahkan dalam poin kelima surat Menaker itu dinyatakan bahwa gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMK untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).

“Jadi sifatnya memang tidak wajib. Yang wajib itu Gubernur hanya menetapkan UMP. Tapi kita lihat lah, nanti, bagaimana prosesnya. Yang penting tidak melampaui batas 20 November,” ujar Himawan.

Diakui Himawan, kenaikan UMP biasanya akan diiringi dengan kenaikan UMK. Sehingga jika mengacu kenaikan 8,51 persen UMK Kota Surabaya yang biasanya menjadi tertinggi di Jatim ya kisaran Rp.4,2 juta. Namun sampai saat ini Himawan mengaku belum ada pemda/pemkot di Jatim yang mengajukan UMK tahun 2020.

“Sebenarnya untuk UMK ini, kami menunggu dari Kabupaten/Kota. Tapi sampai sekarang masih belum ada pengajuan dari daerah. Silakan saja kabupaten/kota mengajukan besaran UMK, tetapi penetapan UMK ini tidaklah wajib,” tegasnya.

UMP Jatim tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp1.768.777,08. Angka itu naik Rp.138.718 atau 8,51 persen dari UMP 2019 sebesar Rp1.630.059,05. Besaran UMP Jatim tahun 2020 ini sesuai Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Kenaikan UMP ini menggunakan rumus di dalam PP No.78/2015 tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi, acuan untuk mengatur pengupahan. (tis)

Leave a reply