NPHD Pilkada Lamongan 2020, Disepakati KPU Rp.57,5 M dan Bawaslu Rp.17,5 M

0
124

LAMONGAN.SabdaNews.com – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk usulan anggaran pelaksanaan Pilkada Lamongan 2020 telah disepakati, yanki untuk KPU Lamongan sebesar Rp 57,5 miliar, dan Bawaslu Lamongan sebesar Rp 17,5 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan ketua Komisi Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, Mahrus Ali, Minggu (6/10/2019). Dia mengatakan, dari angka tersebut memang sudah melalui proses revisi dan efisiensi, dalam pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab Lamongan.

” Pada prinsipnya dari efisiensi itu tidak sampai mengganggu dalam jadwal maupun program dan tahapan Pilkada 2020 yang akan berjalan,” ujar Mahrus Ali.

Lebih jauh Mahrus menjelaskan, dalam NPHD itu KPU Lamongan menerima hibah Pemerintah Daerah sebesar Rp 57,5 miliar, sedangkan Bawaslu Lamongan menerima hibah dengan nilai Rp 17,5 miliar.

“ Anggaran sebesar itu nantinya akan dimasukkan di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, melalui penetapan dan pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Lamongan,” jelas Mahrus.

Proses revisi dan efisiensi, lanjut Mahrus Ali, mengacu pada dasar hukum keputusan KPU No.13 tahun 2012 atau standar penyesuaiannya masih menggunakan aturan yang lama.

“ Dari revisi anggaran tersebut disepakati, karena dari beberapa perhitungan kami melakukan efisiensi anggaran, diantaranya sosialisasi dan penganggaran belanja barang serta modal,” imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2020-2025, bagi calon yang berangkat dari jalur independen atau perseorangan dibutuhkan sebanyak 68.673 dukungan.

Menurutnya, sesuai dengan PKPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pilkada, jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1 juta maka jumlah dukungan calon independen sebanyak 6,5 persen.

“ DPT yang dijadikan acuan dalam penentuan jumlah dukungan adalah DPT pemilu terakhir, yaitu saat Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Di Lamongan DPT 2019 sebanyak 1.056.505, jadi 6,5 persennya adalah 68,673,” beber Mahrus Ali.

Dukungan tersebut, kata dia, hendaknya dilebihkan, sebab dalam verifikasi faktual dikhawatirkan ada perubahan dari dukungan yang telah diinventaris dengan baik, mulai yang pindah, meninggal, pengurus parpol itu harus diantisipasi.

“ Pembuktian dari dukungan untuk calon independen tersebut, dengan KTP elektronik dan mengisi form B.1 KWK Perseorangan atau surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk) setempat,” ungkap Mahrus Ali.

Ia menambahkan, untuk tahapan Pilkada serentak tahun 2020, akan dimulai pada bulan November 2019, dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Lamongan terlebih dahulu. (adl)

Leave a reply