Jangan Paksakan APBD Jatim 2020 Didok 10 November

0
273

– Akibat Tatib Molor, AKD Juga Belum Terbentuk

SabdaNews.com – Masa transisi memang serba sulit untuk mempertahankan tradisi. Termasuk tradisi pengesahan APBD Provinsi Jatim pada tiap 10 November mendatang. Selain Gubernur Jatim masih baru, anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 juga baru dilantik pada 30 Agustus 2019 sehingga tata tertib dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga belum terbentuk.

Praktis, jika hanya ingin mempertahankan tradisi maka pembahasan R-APBD Jatim 2020 hanya sebulan. Padahal idealnya waktu pembahasan Peraturan Daerah (Perda) kisaran 2-3 bulan, sehingga dikhawatirkan pembahasan APBD Jatim 2020 kurang komprehensif dan mendetail.

Wakil ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad membenarkan bahwa tidak ada keharusan APBD Provinsi Jatim harus disahkan setiap tanggal 10 November. “Kalau selama ini selalu tanggal 10 November bertepatan Hari Pahlawan itu agar spirit Hari Pahlawan menjadi motivasi bai pemerintah untuk merumuskan seluruh kebijakannya untuk kesejahteraan rakyat sebagai hutang kepada para pahlawan,” ujar politisi asal Partai Gerindra saat dikonfirmasi Minggu (6/10/2019).

Sementara itu, ketua DPRD Jatim Kusnadi menegaskan bahwa rencana awal Senin (7/10/2019) DPRD Jatim bisa menggelar paripurna laporan ketua Pansus tatib, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Tatib DPRD Jatim dan pembentukan AKD DPRD Jatim.

Namun sesuai ketentuan yang ada, lanjut politisi asal PDI Perjuangan, sebelum disahkan, draft tatib terlebih dahulu diverifikasi oleh Kemendagri. “Draft tatib DPRD Jatim sejak minggu lalu sudah final pembahasannya dan sudah diteruskan ke Kemendagri. Saya perkirakan, Jumat (4/10) kemarin sudah selesai dan hasil evaluasi sudah disampaikan ke DPRD Jatim. Tetapi sampai hari Sabtu (5/10) ternyata belum,” jelas Kusnadi.

Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada Sekwan DPRD Jatim supaya mengumumkan penundaan paripurna Senin (7/10) karena yang mau disahkan belum dievaluasi. “Kita tunggu sampai Selasa (8/10). Kalo paling lambat Selasa itu hasil evaluasi sudah kita terima, maka Rabu (9/10) kita bisa mengesahkan dalam paripurna dengan agenda seperti yang ada dalam undangan kemarin,” dalih ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

“Kalau sampai dengan Selasa (8/10) belum ada jawaban, maka pimpinan dan para ketua fraksi DPRD Jatim akan saya minta untuk ketemu dan berdiskusi, langkah apa yang harus diambil,” imbuhnya.

Anggota DPRD Jatim lainnya, Mathur Husyairi juga berani memastikan bahwa pengesahan APBD Jatim 2020 tidak tanggal 10 November 2019, karena selama bulan Oktober ini mayoritas anggota dewan ada acara orientasi di Kemendagri, sehingga pembahasan RAPBD 2020 juga tersendat.

“Kalau tanggal 10 Nopember 2019 dijadikan limit waktu untuk pengesahan APBD Jatim, ini namanya pemaksaan alias kejar tayang.
Saya tidak sependapat karena ini bicara kepentingan masyarakat se Jawa Timur dengan APBD sebesar Rp.33 triliyun, masak dibahas hanya dalam hitungan hari,” tegas politisi asal Bangkalan.

Terpisah, pengamat politik anggaran asal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Sholahuddin juga kurang sependapat jika pengesahan APBD Jatim 2020 dipaksakan pada 10 November mendatang karena akan terkesan hanya ceremonial saja dan mengabaikan partisipasi pubik.

“Saya kira lebih baik molor daripada hanya mengejar prestise dan ceremonial belaka, sebab APBD itu jantungnya roda pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan,” tegas koordinator Parliament Wacth Jatim ini.

Sementara itu berdasarkan kabar yang berkembang di lingkungan DPRD Jatim, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebenarnya sudah tinggal disahkan karena fraksi-fraksi di DPRD Jatim sudah bermufakat terkait pembagian secara proporsional.

Ketua Komisi A DPRD Jatim diberikan kepada Fraksi Golkar. Sedangkan wakilnya diberikan kepada Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat.
Kemudian ketua Komisi B diberikan kepada Fraksi PKB dan wakilnya diberikan kepada Fraksi PAN dan Fraksi PPP.

Sedangkan ketua Komisi C diberikan kepada Fraksi Gerindra dan wakilnya diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB. Ketua
Komisi D diberikan kepada Fraksi Demokrat dan wakilnya berasal dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi NasDem.

Kemudian ketua Komisi E diberikan kepada Fraksi PDI-Perjuangan dan wakilnya berasal dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani dan Fraksi PKB. Selanjutnya untuk ketua Badan Pembuatan Perda diberikan kepada Fraksi Golkar, dan ketua Badan Kehormatan (BK) diberikan kepada Fraksi PDI-Perjuangan. (tis)

Leave a reply