Aliansi Mahasiswa Jatim Dukung Revisi UU KPK

0
44

SabdaNews.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jatim menggelar aksi damai untuk menyuarakan dukungan revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di depan Kantor DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (11/9/2019).

Selain berorasi, massa aksi juga membentangkan berbagai spanduk dan poster yang bernada dukungan. Misalnya, “Kami Percaya Pansel KPK,” “Mendukung Revisi UU KPK”, hingga “Mendorong Revisi UU KPK yang Lebih Kuat dan Berintegritas”.

Koordinator aksi, Satria Wahab dalam orasinya mengatakan bahwa KPK memiliki tugas dan wewenang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bérsifat independen dan bebas dari intervensi apapun.

Namun dalam perkembangannya, kata Wahab kinerja KPK dirasakan kurang efektif akibat lemahnya koordinasi antar lini aparat penegak hukum, terjadi pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tupoksi sehingga terjadi tumpang tindih dengan instansi penegak hukum lainnya.

“Kami juga berharap DPRD Jawa Timur ikut memberikan dukungan revisi UU KPK demi perbaikan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi secara lebih efektif, efisien, terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pinta Satria Wahab.

Aliansi Mahasiswa Jatim juga memberikan 12 pernyataan sikap. Diantaranya, revisi UU KPK bukan untuk melemahkan, namun justru menguatkan KPK. KPK bukan LSM, bukan malaikat, KPK jangan sampai kebal hukum. Revisi UU KPK mengakomodir semangat pencegahan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi.

“Kemudian mendukung penuh kinerja pansel KPK untuk KPK yang lebih baik, pansel KPK jangan takut ancaman dari luar, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas pihak-pihak yang menfitnah pansel KPK dengan isi yang mengada-ada, KPK harus benar-benar diperbaiki melalui seleksi capim KPK,” tegas Wahab.

Usai menyampaikan orasi sekitar 30 menit, 10 perwakilan aksi massa aksi lantas diterima beberapa anggota DPRD Jatim dari di ruang Banmus DPRD Jatim. Martin Hamonangan yang memimpin anggota Dewan Jatim saat menerima aspirasi aliansi mahasiswa Jatim mengatakan bahwa pihaknya mendukung aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.

“Kami mengetahui benar keresahan teman-teman mahasiswa. 12 poin sikap mahasiswa itu juga mulia sekali,” kata politisi asal Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Martin, KPK harus diperkuat, diantaranya melalui revisi UU tersebut. “Jangan ada framming, seakan-akan yang mendukung revisi UU ini ingin melemahkan KPK,” katanya.
Sebaliknya, jangan ada yang menilai juga kalau tidak ingin revisi, berarti mendukung kinerja KPK. Yang ingin kita lakukan tujuannya sama, kami ingin KPK kuat.

Kendati demikian, KPK sebagai lembaga milik negara tidak dapat berkerja sendiri. Utamanya dalam mengawal pemberantasan korupsi, KPK harus ditopang dengan berbagai regulasi lain.
Sayangnya, sebagai lembaga penindakan dan pencegahan korupsi, KPK justru mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Sebagai lembaga yang harusnya perfect di bidang ini, KPK malah mendapat WDP,” sindir mantan pengacara ini. Oleh karena itu, Martin menyebut perlunya pembenahan di internal KPK. Khususnya menyangkut tata kelola di internal KPK sendiri yang seharusnya diperbaiki.

Revisi UU KPK menurut Martin menyangkut tiga hal sekaligus. Diantaranya soal pengawasan, tata kelola, serta semangat mengintegrasikan antar lembaga. “Sehingga, tak ada lembaga yang absolut. Kami berharap jangan alergi dengan hal ini. Jangan tiba-tiba dibatalkan di tengah jalan, harus dikawal terlebih dahulu,” jelas Martin.

Aspirasi dari mahasiswa tersebut rencananya akan dibawa ke DPR RI sebagai lembaga yang menagani langsung revisi tersebut. Di antaranya, melalui pimpinan dewan DPRD Jatim. “Saat ini pimpinan dewan masih dibahas bersamaan dengan tata tertib. Setelah pimpinan dewan Jatim terbentuk akan kami teruskan,” katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang lainnya, Agustin Poliana menambahkan bahwa dalam penanganan korupsi, KPK bisa berkoordinasi dengan lembaga lain. Sementara itu, KPK bisa mengerjakan kasus dengan nominal kerugian negara di atas satu miliar.

Sedangkan untuk kasus di bawah nominal satu miliar, dapat dituntaskan oleh kepolisian. “KPK jangan menangani kasus yang nominalnya kecil-kecil saja,” kata Agustin. Tak hanya itu, di dalam mengefektifkan kinerja, juga perlu diisi oleh jajaran Dewan Pengawas.

“Suatu lembaga memang harus diawasi. Apa yang harus dilakukan harus diawasi. Sehingga, tidak semena-mena,” pungkasnya. (tis)

Leave a reply