Karim Transformasi HTI Sudah Masuk ke Beberapa SMA di Jatim

0
43

– Gus Aik Minta Pemprov Berani Ambil Tindakan Tegas

SabdaNews.com – Maraknya gerakan radikalisme yang sudah terang – terangan masuk ke dalam lembaga pendidikan, menjadi keprihatinan kalangan DPRD Jawa Timur.

Bahkan Ahmad Athoillah anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur meminta supaya Pemprov Jatim berani melakukan tindakan represif terhadap kelompok atau Komunitas Royatul Islam (Karim) yang sudah masuk ke beberapa SMA di Jawa Timur.

“Gerakan Royatul Islam yang masuk di anak muda millennial ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka melakukan kaderisasi pada anak muda dan dimasukkan ke lingkaran mereka,” jelas politisi yang akrab disapa Gus Aik, Selasa (10/9/2019).

Karim merupakan transformasi dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang oleh pemerintah. Kelompok tersebut masuk ke sekolah tingkat SMA melalui kegitan ekstrakulikuler yang digemari oleh anak-anak muda millennial seperti panjat tebing, pecinta alam ataupun juga kerohanian.

Gerakan tersebut perlu dilakukan penanggulangan atau pencegahan dengan tindakan tegas agar para ustadz/ustadzah penyebar ajaran Hizbut Tahrir tidak menemukan ruang lagi di Indonesia khususnya di Jatim.

“Kami akan memperjuangkan di legislatif, bahwa sekolah yang terpapar radikalisme, baik itu guru atau kegiatannya, akan kami siapkan regulasinya untuk bisa ditinjau ulang akreditasi sekolahnya,” tegas politisi muda PKB ini.

Pemprov Jatim yang mendapat amanat undang-undang mengelola pendidikan SMA-SMK, lanjut Athoillah juga harus segera membuat program atau kebijakan untuk melawan Karim yang sudah meracuni generasi muda bangsa Indonesia dengan pemahaman radikal. “Tindakan tegas harus segera dilakukan Pemprov Jatim,” pintanya.

Diantara harapan tindakan tegas yang bisa dilakukan Pemprov Jatim adalah memecat guru yang sudah terbukti ikut andil dalam penyebaran paham radikal. Alasannya tidak ada tindakan lain yang lebih efektif selain pemecatan langsung.

“Guru yang terbukti menyebarkan paham radikal, ya dipecat saja,” tegas Gus Aik. Sebab, pembinaan yang pernah dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif padahal mereka digaji oleh negara karena berstatus PNS.

Ia menilai, para guru terutamanya yang berstatus PNS telah bersumpah untuk patuh dan taat pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Sehingga jika ada guru menentang dan menyebarkan paham radikal merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap negara dan juga bisa dipidana.”pungkasnya. (tis)

Leave a reply