DPP Tetapkan 18 Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jatim Dari Partai Golkar

0
171

SabdaNews.com – DPP Partai Golkar akhirnya mengeluarkan surat keputusan terhadap 19 calon pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi di Jatim. Khusus untuk pimpinan di DPRD Provinsi Jatim, DPP partai berlambang pohon beringin itu menunjuk sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jatim.

Sedangkan 18 kabupaten/kota yang sudah ditetapkan Partai Golkar mendapat jatah pimpinan DPRD adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupate Bojonegoro, dan Kabupaten Gresik.

Kemudian Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kota Probolinggo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Menurut sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak sebenarnya untuk tingkat pimpinan DPRD kabupaten/kota ada 21 yang akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar. Namun, 3 daerah masih tertunda karena padatnya pembahasan di tingkat DPP Partai Golkar.

“Di DPP saat ini sedang sibuk sekali membahas calon pimpinan DPRD se Indonesia mulai tingkat Propinsi hingga kabupaten/kota. Dari Jatim tinggal 3 yang tertunda yaitu Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Mungkin dalam satu dua hari ini juga sudah keluar,” jelas Sahat saat dikonfirmasi Minggu (8/9/2019).

Berdasarkan surat keputusan tersebut, lanjut Sahat, DPP Partai Golkar juga meminta para seluruh pimpinan DPRD se Jatim dari fraksi Partai Golkar untuk menandatangani pakta integritas agar para pimpinan yang dipercaya DPP Partai Golkar untuk taat azas kepartaian, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Terlebih lagi juga untuk menjaga integritas agar tak bermasalah dengan hukum,” beber pria yang juga ketua fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jatim ini.

Di tambahkan oleh Sahat, DPP Partai Golkar juga meminta agar seluruh pimpinan DPRD yang sudah ditunjuk supaya sesering mungkin turun ke seluruh daerah pemilihan yang ada di daerahnya.

“Jangan turun didapilnya sendiri saja, melainkan harus turun juga di seluruh kabupaten/kota domisili yang dipimpinnya. Selama ini banyak pimpinan dewan hanya fokus di dapilnya sendiri, padahal sebagai pimpinan DPRD kabupaten/kota itu mewakili seluruh kabupaten/kota yang dipimpinnya,” tegas politisi berdarah Batak ini.

Di harapkan dengan rajin turun ke seluruh wilayah kabupaten/kota yang dipimpinnya, sambung Sahat, maka fungsi kepartaian juga bisa dijalankan dengan baik. (pun)

Leave a reply