MUI Tolak Keras Hasil Disertasi Hubungan Seksual Nonmarital Dalam Batasan Tertentu Tak Langgar Syariat

0
907

– Tafsir Hermeneutika Tak Layak Dikembangkan di Perguruan Tinggi Islam

SabdaNews.com – Disertasi mahasiswa program doktoral UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta, Abdul Aziz yang mengambil judul konsep pemikiran Milk Al Yamin Muhamamd Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital (sek di luar nikah) Dalam Batasan Tertentu Tak Langgar Syariat, mendapat penolakan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Alasannya jika penafsiran Al Quran menggunakan konsep hermeneutika dibiarkan bebas, maka syariat Isalam bisa hancur lebur akibat hasil pemikiran aqliyah dapat dijadikan sebagai pijakan hukum syariat dan hukum kenegaraan.

“Hermeneutika itu awalnya dikembangkan oleh orang-orang barat untuk mengembangkan kitab sucinya, lalu diambil dan dikembangkan cendekiawan muslim untuk menafsirkan Al Quran. Ini bisa berbahaya karena mengambil hukum hanya berdasar pada pemikiran yang penting berkeadilan semata,” tegas KH Abdusshomad Buchori ketua MUI Pusat saat dikonfirmasi Jumat (30/8/2019).

Menurut pria yang juga ketum MUI Jatim, UIN dan Perguruan Tinggi Islam harusnya tak perlu mengajarkan hermeunitika. Bahkan tak seharusnya judul disertasi seperti itu diloloskan karena melalui proses penyaringan dengan pertimbangan lebih banyak mana antara kemanfaatan dan kemudharatan yang dihasilkan.

“Bangsa ini tengah banyak mengalami perselisihan yang tak kunjung tuntas, makanya kerukunan perlu diperkuat bukan malah membikin perselisihan baru,” harap kiai Abdusshomad Buchori.

Perguruan Tinggi sebagai pencetak kader bangsa yang handal, lanjut Abdusshomad kalau seperti ini patut dipertanyakan karena meloloskan begitu saja tema-tema seperti ini. Padahal kalau hal-hal seperti ini justru yang dikembangkan negara dan umat ini bisa hancur.

“Kasus ini harusnya menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi Islam. Kedepan, tema-tema skipsi dan disertasi seperti ini tak boleh lagi dikembangkan karena memaknai penafsiran tanpa literatur,” bebernya.

Penafsiran Al Quran periode pertama terjadi sekitar abad ke 3 hijriyah dimotori oleh Ibnu Jarir. Kemudian jeda cukup lama hingga pertengahan tahun 1200 hijriyah sehingga dinamakan era baru penafsiran Al Quran.

“Dari banyak tokoh tafsir era baru tersebut tak ada satupun yang menggunakan tafsir hermeunetika. Seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan lain-lain, saya kira kalau menurut ulama-ulama tafsir itu, ya jelas kita tolak keras disertasi seperti itu,” tegas Kiai Abdusshomad.

Selain Perguruan Tinggi, pihaknya juga berharap ormas-ormas Islam di Indonesia juga ikut memberikan wawasan kepada jamaahnya supaya tidak ikut mengembankan pemikiran hermeunika.

“Kalau MUI ya jelas menolak, karena ini akan merusak nilai Islam sebab quran tidak boleh dimaknai menurut nalar semata, karena ada dalil naqli, hadist, qiyas dan ijmak ulama,” tegasnya sembari menjelaskan qiyas itu biasanya merujuk dengan hukum yang sudah ada dan yang belum ada berdasarkan kearifan.

Insya Allah tanggal 3 September mendatang saat rapat di MUI Pusat, kata kiai Abdusshomad persoalan ini akan dibahas dalam rapat. “Secara sepintas saja, kalau kita melihat dalil tema yang diangkat dalam desertasi itu dilarang karena sudah keluar dari ril. Bahkan orang ini perlu disadarkan,” imbuhnya.

Kendati demikian, KH Abdusshomad mengakui tema-tema seperti ini sebelumnya sudah ada khususnya menyangkut hubungan seksual sejenis dan lain sebagainya.

“Yang saya lihat penggagasnya adalah orang liberal semua. Karena itu MUI mengeluarkan fatwa tahuun 2005 bahwa liberalisme, pluralisme, dan sekularisme agama itu haram. Ini untuk membentengi kemurnian syariat Islam di Indonesia,” tegasnya.

Ditambahkan, tema-tema seperti yang dibahas desertasi Abdul Aziz itu juga dapat merusak dakwah Islam. Terlebih ada sekitar 80 juta generasi muda di Indonesia sehingga kalau wawasan seperti ini dikembangkan pergaulan bebas anak muda akan semakin marak.

“Apalagi kalau dihubungkan dengan maqosidus syariah yakni hifdzul aqli (menjaga akal), hifdzul nasl (keturunan) dan hifdzul nafs (jiwa).” kata kiai kharismatik asal Surabaya.

Ia juga pernah mempelajari masalah HAM, prinsip utama HAM yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf (J) itu menjelaskan bahwa HAM itu ada batasanya, yakni tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, melanggar moral, agama dan undang-undang.

Bahkan hal itu diperkuat melalui UU No.39 tahun 1999 Pasal 73 yang identik dengan Pasal 28 huruf (J) UUD 1945 dimana membagi HAM menjadi dua yakni internum dan eksternum.

“Internum itu ya sifatnya Islam kalau membahas Islam itu tidak dilarang. Termasuk kalau kita mempelajari Al Quran secara mendalam itu tidak dilarang. Tapi sekarang hal itu diviralkan sehingga menjadi ramai,” ungkapnya.

Ketua bidang dakwah MUI pusat ini mengajak seluruh bangsa untuk ikut mengawal kebebasan yang mengatasnamakan HAM. Bahkan pihaknya akan mengusulkan kepada MUI supaya ikut mengawal kebebasan berpikir di kalangan cendekiawan kampus supaya kebebasan ilmiah tidak keblablasan karena akan membahayakan.

Khusus menyangkut tema yang diangkat dalam desertasi doktor mahasiswa paska sarjana UIN Sunan Kalijaga, KH Abdusshomad menyatakan bahwa sistem perbudakaan itu sudah ada sejak jaman sebelum Islam bahkan saat kejayaan kerajaan Romawi.

Namun Islam yang datang belakangan itu justru untuk membenahi tatanan kehidupan manusia yang lebih manusiawi. Termasuk konsep perbudakan yang marak di jaman sebelum Islam sehingga Islam berupaya keras membebaskan perbudakan.

“Makanya tidak bisa kemudian ayat-ayat tentang perbudakan kemudian dijadikan pijakan untuk jaman sekarang. Jadi tak bisa dengan dalih membebaskan dengan jaminan (membayar) tertentu kepada pembantu lalu kemudian kita bebas menggaulinya. Itu bisa rusak kalau diterapkan,” tegas kiai Abdusshomad.

Ditegaskan Kiai Abdusshomad, perbudakan di dunia itu sudah dihapuskan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini saat ini. Hal itu juga sejalan dengan syariat Islam.

“Kalau ada orang yang ingin menghidupkan kembali konsep perbudakan yang direkayasa itu justru melanggar HAM,” imbuhnya.

Terpisah, Kiai makruf Khozin dari Aswaja Center Jatim menambahkan bahwa tafsir dengan menggunakan pisau analisis hermeneutika belum dapat diterima di kalangan ulama Aswaja karena hermeneutika mengadopsi metode kitab injil.

Selain itu, kalau memang mengambil konsep yang terdapat dalam milkul yamin (perbudakan), sementara penulisnya sudah meyakini budak tidak ada lagi, maka dia hanya mengambil cabang (setubuhnya) dan membuang pondasinya (budaknya).

“Jika setuju dengan milkul yamin maka tetap hidupkan perbudakan. Awal perbudakan itu dari mana? dari perang. Mereka yang kalah maka wanita-wanitanya dijadikan budak. Jadi ciptakan dulu perang agama. Kalau tidak mau perang maka jangan bersuara budak dan milkul yamin,” tegas kiai Makruf Khozin.

Sekedar mengingatkan, mahasiswa program doktor UIN Sunan Kalijaga Jogja, Abdul Aziz mengemukakan pendapat dalam desertasinya bahwa seks di luar nikah dalam batasan tertentu itu tak melanggar syariat. Alasanya konsep Milk Al Yamin dapat digunakan sebagai pemantik munculnya hukum Islam baru yang melindungi hak asasi manusia dalam hubungan seks di luar nikah atau nonmarital secara konsensual.

Pendapat Muhammad Syahrur yang dijadikan acuan menemukan 15 ayat Al Quran tentang Milk Al Yamin yang masih eksis hingga kini. Dia melakukan penelitian dengan pendekatan hermeneutika hukum dari aspek filologi dengan prinsip antisinonimitas.

Hasilnya, Milk Al Yamin, prinsip kepemilikan budak di masa awal Islam, tidak lagi berarti keabsahan hubungan seksual dengan budak.
Dalam konteks modern, hal itu telah bergeser menjadi keabsahan memiliki partner seksual di luar nikah yang tidak bertujuan untuk membangun keluarga atau memiliki keturunan.

Konsep tersebut saat ini biasa disebut menikah kontrak dan samen leven atau hidup bersama dalam satu atap tanpa ikatan pernikahan.
Namun, Aziz menjelaskan, dalam konsep Milk Al Yamin, Muhammad Syahrur tidak semata-mata membenarkan seks bebas.

“Ada berbagai batasan atau larangan dalam hubungan seks nonmarital, yaitu dengan yang memiliki hubungan darah, pesta seks, mempertontonkan kegiatan seks di depan umum, dan homoseksual,” kata Aziz dalam deesertasi terbukanya kemarin.

Aziz mengatakan hubungan seksual marital nonmarital sejatinya merupakan hak asasi manusia dan seksualitas yang dilindungi oleh agama dan pemerintah. Namun dalam tradisi fikih islam, hanya hubungan seksual marital yang dipandang sebagai hubungan legal.

Menurut Aziz, hal tersebut memunculkan dampak mengerikan dalam dunia modern, yaitu maraknya kriminalisasi hubungan seksual nonmarital yang dilakukan secara konsensual.

Aziz mengatakan dengan teori Milk Al Yamin, hubungan seks nonmarital dengan beberapa batasan sah menurut syariat. Artinya hubungan tersebut dilindungi oleh pemerintah sebagaimana hubungan seks marital.

Hasil penelitian Aziz bertujuan untuk memberi rekomendasi pembaruan hukum keluarga Islam atau hukum perdata dan pidana Islam terkait perlindungan hubungan seks nonmarital.

Jika ditarik dalam masa kini, Indonesia tidak terbuka soal permasalahan seksualitas dibandingkan dengan negara lainnya. Padahal dampaknya sama. Bagaimana penyaluran hasrat manusia sebelum menikah?

“Siapa yang mau mengatasi masalah ini? Indonesia tidak mau terbuka dan hanya mengkriminalisasi. Padahal Eropa ada pencatatan nikah, partnership, nikah mut’ah juga ada dan itu legal. Indonesia susah, akhirnya semua disembunyikan. Malah lebih bahaya,” dalih Abdul Aziz.

Kendati demikian Aziz juga mengakui konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sendiri masih problematis karena ada bias gender dalam hal pembatasan. Dalam konsep tersebut, wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan melakukan Milk Al Yamin, sementara laki-laki boleh melakukannya.

Selain itu, konsep itu dibuat hanya berdasar perspektif pria. Para penguji disertasi menganggap konsep ini cukup problematis untuk dijadikan landasan hukum Islam baru.
Artinya ketika hukum tersebut dilaksanakan, masih ada celah perempuan menjadi korban yang paling menderita. (duta.co)

Leave a reply