Paradok, Gubernur Jatim Dinilai Tak Pro Ekonomi Syariah

0
167

– Hibah Rp.1 Triliun Yes, Pernyertaan Modal Bank Umum Syariah Rp.325 Miliar No

SabdaNews.com – Rencana Pemprov Jatim melakukan penundaan penyertaan modal pendirian Bank Umum Syariah (BUS) menuai pro dan kontra di kalangan DPRD Jatim. Bahkan Komisi bidang keuangan yang menjadi mitra BUMD juga ikut terbelah.

Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad dengan tegas mempertanyakan komitmen Pemprov Jatim terhadap pengembangan ekonomi syariah di Jatim.

“Menurut saya, hal ini menjadi preseden buruk terhadap sustainable pembangunan di Jatim. Bahkan bisa dikatakan paradoks,” ujar Anwar Sadad saat dikonfirmasi Rabu (14/2019).

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi ekonomi muslim yang sangat besar sehingga dijadikan pilot project ekonomi syariah di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Jawa Timur ditunjuk sebagai tuan rumah perhelatan konferensi Islamic Development Bank (IDB) secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir, diantaranya berlangsung akhir Juli 2019 lalu di Surabaya.

“Karena itu, Jatim menjadi pilot project pengembangan Perbankan Syariah maupun ekonomi syariah di kawasan Asia Tenggara,” dalih sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim.

Ia menuturkan pendirian Bank Umum Syariah Jatim diperlukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah secara umum maupun khusus di Jatim. Harapannya bida menjadi spirit bersama, bukan sekedar semata-mata legalitas atau normatif.

“Komitmen ini yang belum kami tangkap dari penjelasan yang disampaikan Gubernur kemarin,” ungkap Anwar Sadad.

Selain itu, pihaknya juga menyindir nilai APBD Jatim yang dinilai mampu mengalokasikan anggaran tersebut. “Hal ini juga menjadi paradoks terhadap kemampuan fiskal Provinsi Jatim. Sebab, provinsi kita selalu membangga-banggakan dengan anggaran APBD yang lebih dari 30 triliun tiap tahun,” kata Sadad.

“Masak sih menyisihkan angka Rp. 325 miliar saja dipermasalahkan. Padahal hibah Rp.1 triliun bisa diperjuangkan. Asalkan ada goodwill atau keinginan pemerintah, itu bukan sebuah persoalan yang terlalu susah,” tambah politisi asal Pasuruan.

Pertimbangan lainnya, pembahasan pembentukan Bank Umum Syariah juga telah melalui pembahasan yang cukup panjang antara eksekutif dan legislatif. Namun keputusan tersebut disepakati sebelum era pemerintahan Gubernur Khofifah.

“Hal ini seperti menihilkan pembicaraan sebelumnya. Ini tidak elok dengan apa yang sudah dibahas, dicreat. Kami tidak menyalahkan, namun kami melihat Gubernur tak memiliki konsen terhadap pengembangan ekonomi syariah,” tegas Anwar Sadad.

Sebelumnya, di dalam Perda yang akan diubah tersebut, dalam ketentuan pasal 4 E menyebutkan bahwa penyertaan modal yang akan disertakan kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) pada tahun 2019 sebesar Rp. 525 miliar.

Rinciannya, Rp. 200 miliar akan dianggarkan pada APBD murni tahun 2019. Kemudian, sisa Rp. 325 miliar dianggarkan melalui Perubahan APBD 2019.

Mengutip nota keuangan Gubernur Jatim yang disampaikan melalui rapat paripurna 12 Agustus 2019 terungkap beberapa alasan Pemprov Jatim mengusulkan penundaan penyertaan modal kepada BUS Jatim.

Diantara alasan yang digunakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yakni dengan mengajukan rancangan Perda tentang perubahan keenam atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi C dari Fraksi Demokrat, Renville Antonio justru menyatakan mendukung penundaan pendirian BUS Jatim bukan pembatalan. “Kami tidak masalah sebab ini menyangkut kesiapan eksekutif,” ujar sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim.

Pertimbangannya, lanjut Renville BUS Jatim sesuai jadwal yang diberikan OJK baru selesai tahun 2023. “Ini juga sesuai dengan perintah dari undang-undang,” tambahnya.

Kendati demikian, pihaknya sepakat dengan Anwar Sadad dalam hal sebisa mungkin penyertaan modal BUS Jatim dilakukan sebelum tahun 2023. Misalnya, dalam kurun waktu 2021 dan 2022.

Alasannya, pendirian bank umum syariah membutuhkan waktu paling cepat sekitar 6 bulan karena banyak prosedur yang harus dilalui bukan hanya soal permodalan belaka.

“Kami memahami, Gubernur Khogifah sebagai gubernur baru, beliau tak ingin penyertaan modal ini menjadi masalah kedepan sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Beliau membutuhkan waktu,” pungkas Renville. (tis)

Leave a reply