Pembahasan P-APBD Jatim 2019 Super Kilat

0
56

– Gubernur Jatim Usulkan PAK Naik Rp 4,4 Triliun

SabdaNews.com – Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim tahun 2019 mulai dibahas secara marathon sejak Senin (12/8/2019) melalui dengan penyampaian nota keuangan Gubernur Jatim, setelah sebelumnya menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon priritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Yang menarik, dalam nota keuangan yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada rapat paripurna DPRD Jatim, kemarin diusulkan jumlah Belanja pada P-APBD 2019 berubah menjadi Rp 37.985.184.950.119 atau naik sekitar Rp 4,465.251.149.083 dari APBD 2019 Murni senilai Rp 33.519.933.801.035.

Jika di breakdown, peningkatan belanja itu terdiri dari belanja tidak langsung yang bertambah sekitar Rp 3.147.366.585.121 yang didalamnya ada alokasi belanja hibah yang bertambah Rp 1 triliun lebih, tambahan Bantuan Keuangan (BK) ke Kabupaten/kota senilai Rp 64.913.878.000 dan juga tambahan belanja tidak terduga Rp 68.899.396.282.

Sedangkan untuk belanja langsung, diusulkan ada tambahan sebesar Rp 1.317.884.563.962. Alokasi belanja langsung ini digunakan untuk tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp 480.1212.227.027, bidang perhubungan Rp 212.684.200.000, Bidang Pendidikan Rp 51.829.315.695 dan bidang-bidang lainnya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Tjujtjuk Sunario mengaku, masih mempelajari KUA PPAS dan nota keuangan yang disampaikan Gubernur Jatim. Rencananya, hari Rabu (14/8/2019) besok, Banggar akan memberikan tanggapanya.

“Ada beberapa dari nota gubernur yang menurut kita perlu dikoreksi lebih baik lagi,” kata politisi asal Partai Gerindra saat dikonfirmasi Selasa (13/8/2019).

Koreksi itu mencakup mulai dari perangkaan dan postur anggaran agar lebih ideal lagi. “Artinya kita (Banggar) harus segera rapat lagi. Tadi (kemarin, red) sempat rapat dengan Sekda tapi sebentar. Belum kita koreksi satu persatu,” beber Tjutjuk Soenarjo.

Perangkaan yang ideal ini akan menunjukkan perubahan APBD Jatim 2019 ini menjadi lebih harmonis dan bagus. Sehingga jangan terkesan ada belanja yang tidak memberikan perangkaan yang ideal. Seperti belanja tidak langsung, akan ada yang kita beri masukan begitu juga belanja langsung itu untuk apa saja.

“Apa sudah sesuai Dengan kebutuhan rakyat itu yang akan kita koreksi,” jelasnya.

P-APBD Jatim 2019, lanjut Tjutjuk harus berpihak pada kepentingan rakyat di semua sektor. Terutama untuk mengatasi keluhan rakyat seperti yang masih kesulitan biaya sekolah, kekurangan biaya ketika sakit, lapangan kerja susah, kesulitan ekonomi, harga bahan pokok yang tinggi dan lain sebagainya.

“P-APBD 2019 harus berpihak untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi tetap harus kita koreksi yang tujuannya ke arah lebih baik. Nanti akan disampaikan pada laporan Banggar DPRD Jatim,” imbuhnya.

Ia juga tidak menampik jika P-APBD ini pembahasannya dilakukan cepat dan selesai sebelum masa jabatan anggota DPRD Jatim 2014-2019 berakhir pada 30 Agustus 2019 mendatang.

“Iya rencananya begitu, tapi meski cepat, pembahasan harus melalui tahapan yang benar dan tujuan akhirnya untuk keberpihakan pada rakyat,” pungkas Tjutjuk Soenarjo. (pun)

Leave a reply