KPU RI Minta Pemkab/Pemkot Seriusi NPHD dan Pencairan Dana Pilkada

0
75

SabdaNews.com – Jelang launching dimulainya tahapan Pilkada serentak tahun 2020, yakni pada 23 September 2019, KPU RI meminta kepada seluruh kabupaten/kota maupun provinsi yang akan menggelar Pilkada supaya memperhatikan masalah penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pencairannya tidak sampai telat supaya tidak mengganggu tahapan Pilkada serentak.

“Saya ingin mengingatkan terutama terhadap dua hal, pertama besaran biaya Pilkada itu sebisa mungkin dipenuhi. Kedua, tanggal pencairannya harus tepat waktu karena kalau tidak bisa mengganggu tahapan Pilkada,” ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman saat dikonfimasi di Surabaya, Selasa (13/8/2019).

Diakui Arief, saat ini seluruh KPU Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada serentak sudah mulai menyusun rencana anggaran biaya Pilkada. Disisi lain jadwal penyusunan P-APBD 2019 maupun APBD 2020 juga sudah semakin dekat.

“Kami berharap adanya koordinasi yang baik antara KPU dengan Bupati/Walikota maupun pimpinan DPRD setempat sehingga anggaran Pilkada bisa dipenuhi dengan baik,” ujar mantan komisioner KPU Provinsi Jatim ini.

Selain masalah anggaran Pilkada, Arief juga mengingatkan kepada partai politik maupun masyarakat yang hendak maju melalui jalur independen supaya
tahu betul kapan mulai mengunpulkan dokumen dukungan persyaratan dan pendaftaran.

“Kami sudah menyiapkan sekitar 12 peraturan KPU untuk mengatur tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020,” jelas Arief Budiman.

Diakui Arief, Pilkada serentak tahun 2020 mendatang pihaknya akan melanjutkan beberapa inovasi yang sudah diterapkan di Pilkada serentak maupun pemiihan umum untuk diperkuat. Diantaranya, sistem informasi data pemilih (sidali) yang punya KPU itu bukan hanya orang bisa daftar melalui online tapi orang juga bisa dimasukkan melalui online untuk status seseorang masih memenuhi syarat atau tidak.

Kemudian situng, juga masih akan dilanjutkan. Sedangkan yang masih dalam pembahasan adalah e-rekapitulasi. Kalau ini memang bisa diterima, dipahami dan disepakati oleh semua pihak maka akan digunakan sebagai dokumen resmi penetapan hasil pilkada serentak mendatang.

“Jadi begitu rekap dijalankan, datanya dikirimkan maka sejak itu data bisa digunakan sebagai bahan penetapan. Kalau sekarang hasil penghitungan secara nasional direkap baik melalui sistem informasi teknologi dia belum bisa ditetapkan karena UU mengatakan penetapannya berdasarkan berita acara manual yang direkap secara berjenjang,” ungkapnya.

Arief menambahkan bahwa pihaknya juga akan tetap mengusulkan larangan untuk calon yang mantan terpidana korupsi. Sedangkan soal e-voting juga masih dibicarakan dengan banyak pihak karena daerah yang akan menjadi pilot project itu juga harus mempersiapkan diri baik anggaran maupun SDM nya.

“Penggunaan teknologi informasi itu bukan hanya menunjukkan kesiapan anggaran tapi juga membutuhkan kesiapan SDM, infrastrukturnya juga harus siap jadi ini sangat tergantung dengan beberapa hal lain,” pungkasnya. (pun)

Leave a reply