Pemprov Jatim Hanya Fasilitasi Tugas KPK

0
62

– Terkait maraknya penggedahan dan pemeriksaan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim

SabdaNews.com – Maraknya pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Pemprov Jatim angkat bicara.

Sekdaprov Jatim Heru Tajhjono menyatakan bahwa kewenangan Pemprov Jatim hanya menfasilitasi tugas aparat penegak hukum supaya bisa menjalankan tugas dengan baik.

“Pemprov Jatim hanya menfasilitasi, baik untuk pengumpulan berkas, pemeriksaan maupun rekontruksi yang dilakukan penyidik KPK,” kata Heru Tjahjono saat ditemui di Kantor DPRD Jatim, Senin (12/8/2019).

Sebaliknya, terkait tujuan pemeriksaan siapa dan untuk apa? Heru menyarankan supaya bertanya langsung kepada KPK karena hal itu bukan kewenangannya.

“Kami juga belum menyiapkan bantuan hukum sebab prosesnya masih panjang,” dalih mantan kepada dinas kelautan dan perikanan Jatim ini.

Diakui Heru, pihaknya juga tengah mendapat intruksi dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan evaluasi sekaligus assesment (tes kemampuan dan kecakapan) kepala seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

“Assesment ini bukan karena KPK tapi untuk rotasi dan mutasi pejabat karena setelah 6 bulan menjabat Gubernur berhak melakukan mutasi pejabat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan,” jelas Heru Tjahjono.

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim mengakui setidaknya ada 3 kantor OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang digeledah KPK. Diataranya, kantor Dishub Jatim, kantor Bappeda Jatim, dan kantor BPKAD Jatim.

“Penggeledahan itu tentu atas sepengetahuan Pemprov Jatim sebab KPK sebelumya telah mengirim surat kepada Gubernur Jatim,” pungkas Heru Tjahjono. (tis)

Leave a reply