Bank Umum Syariah Jatim Kembali Dapat Suntikan Modal Rp.325 Miliar di PAK 2019

0
49

SabdaNews.com – Pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Jatim menjadi Bank Umum Syariah terus dimatangkan oleh Pemprov Jatim. Bahkan persyaratan modal usaha BUS Jatim bisa mencapai BUKU II juga terus diupayakan dipenuhi Pemprov Jatim sebagai bukti keseriusan.

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (12/8/2019) mengatakan sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika BUS Jatim ingin masuk kategori BUKU II maka minimal modal usahanya mencapai diatas Rp.2 triliun. Dan 50 persen atau sekitar Rp.1 trilun dari modal usaha tersebut harus disetorkan lebih dulu.

Sesuai kesepakatan antara Pemprov Jatim dan Bank Jatim, kata Heru modal usaha BUS Jatim akan dipenuhi oleh Bank Jatim sebesar Rp.500 miliar dan Pemprov Jatim sekitar Rp.525 miliar. Dari APBD Jatim murni tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp.200 miliar.

“Sisanya sebesar Rp.325 miliar akan dianggarkan pada PAK APBD Jatim 2019 ini. Karena itu Pemprov bersama DPRD Jatim perlu merubah Perda tentang BUS khususnya Pasal 4 (e) untuk mencantumkan anggaran 325 miliar dialokasikan dalam PAK APBD Jatim 2019,” ungkap Heru Tjahjono.

Batas waktu spin off UUS menjadi BUS yang diberikan OJK, lanjut Heru adalah 15 tahun atau pada tahun 2023 mendatang. “Yang penting penyertaan modal usaha yang dibutuhkan BUS Jatim sudah dianggarkan APBD Jatim 2019 ini. Sehingga kekurangannya tergantung pada Bank Jatim,” jelasnya

Terpisah, wakil ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio mengatakan bahwa PT Bank Jatim telah mengajukan permohonan supaya proses spin off BUS Jatim ditunda lebih dulu. Alasannya, modal usaha yang dibutuhkan belum mencukupi.

Namun pihaknya mendukung upaya Pemprov Jatim mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp.325 miliar dalam PAK APBD Jatim 2019 sehingga Pemprov Jatim sudah tidak memiliki tanggungan lagi untuk kebutuhan modal BUS Jatim.

“Untuk operasionalnya kita serahkan kepada Bank Jatim, apakah mulai tahun 2020 atau 2023 sesuai batas waktu yang diberikan oleh OJK,” ungkap politisi asal Partai Demokrat.

Menurut Renville anggaran Rp.525 miliar untuk penyertaan modal BUS Jatim itu nantinya akan menjadi Silpa APBD Jatim jika operasiona BUS Jatim ditunda.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan supaya operasional BUS Jatim dilaksanakan sesuai batas akhir yakni 2023 sehingga Gubernur Jatim bisa menggunakan anggaran tersebut untuk program-program lain yang sudah dijanjikan dalam kampanye. (pun)

Leave a reply