PDIP Jatim Ingin Libatkan Santri Pesantren Perkuat Ideologi Pancasila

0
56

SabdaNews.com – Persoalan intoleransi dan radikalisme yang akhir-akhir ini kian marak terjadi di tanah air, nampaknya menjadi perhatian serius PDI Perjuangan. Bahkan masalah itu menjadi salah satu fokus pembahasan Komisi 2 tentang politik anggaran dan kebijakan pada Kongres V partai berlambang Kepala Banteng di Sanur Bali.

Sri Untari Bisowarno juru bicara Komisi 2 mengatakan bahwa ada 23 butir keputusan tim perumus Komisi 2 dan disahkan oleh kongres. Bahkan diantara usulan yang mencuat akan dijadikan prioritas yang perlu diperjuangangkan PDIP dalam perjalanan 5 tahun kedepan

“Misalnya, bagaimana dalam berbangsa dan bernegara kita tidak ada yang intoleran sehingga semuanya harus konfirm dengan Pancasila,” ujar sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Jumat (9/8/2019).

Politik anggaran dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, kata Untari juga harus berdasarkan Pancasila sebagai hulunya. Karena itu pihaknya akan mengusulkan supaya badan perundangan DPRD disusun berdasarkan Pancasila sebagai filosofi dasar dan we of live oleh bangsa Indonesia agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus benar-benar diamanati melaksanakan 5 sila dalam Pancasila.

“Kita berusaha untuk merekontruksikan kembali, merevisi dan menyempurnakan tata perundangan di Indonesia yang sekiranya kurang memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam rangka untuk menjadi betul-betul negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila,” ungkap ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim.

Berdasarkan titik tolak tersebut, PDI Perjuangan mengusulkan bagi seluruh orang yang dibayar oleh negara, jangan sampai terpapar oleh urusan intoleran karena Indonesia memiliki Bhineka Tunggal Ika yang mampu memayungi seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama dan ras

Prioritas kedua, lanjut Sri Untari adalah kepentingan mencapai kemenangan Pilkada serentak 2020 di seluruh Indonesia. Sebab PDI Perjuangan mengukuhkan kembali bercita-cita ingin menang kembali ketiga kalinya di pemilu 2024 mendatang.

Oleh karena itu, mulai sekarang pihaknya sudah persiapan untuk turun ke bawah sesuai permintaan Ketum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kader PDI Perjuangan harus care dengan masyarakat dan mengerti semua persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bahkan legislator PDIP tak boleh jauh-jauh dengan rakyat. Makanya akan dibuatkan Hari Rakyat, artinya ada hari dimana kader-kader PDIP sudah melayani masyarakat day to day tapi khusus pada hari itu boleh di kantor atau turun ke masyarakat untuk bisa mengerti aspirasinya masyarakat itu apa.

Karena PDIP menargetkan menang maka harus bekerja keras dan selalu berdisiplin baik waktu, berpikir, bicara dan bertindak. Dari semua itu kita yakin akan bisa menang pemilu ketiga kalinya secara berturut-turut.

“Kongres V ini akan menjadi momentum bagi PDIP untuk membangun Indonesia bersama rakyat kita akan menang tiga kali,” tegas Untari.

Salah satunya yang bisa dilakukan adalah bagaimana RPJMD Provnsi Jatim bisa bersinergi dengan RPJMD Kabupaten/Kota yang kebetulan kepala daerahnya berasal dari PDIP diperjuangkan oleh anggota dewan baru nanti supaya matching dengan pemerintah pusat.

“Harapannya supaya pembangunan nanti bisa konsen dan sejalan mulai pusat hingga daerah,” bebernya.

Kedua, dalam PAK APBD Jatim 2019 dan rencana APBD Jatim 2020 sudah menjadi perintah Ketum DPP untuk mengelola pikiran dan perbuatan serta keseluruhan masyarakat supaya betul-betul berlandaskan Pancasila. “Jadi Pancasila bukan hanya dilafalkan tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” harap Untari.

Ia juga mengusulkan Kesbangpol dan Dinas Pendidikan Jatim dianggarkan untuk membuat kurikulum yang berbasis untuk pengamalan Pancasila. Dicontohkan Untari, kalau mau masuk kelas atau sekolah perlu diterapkan sopan santun sehingga menjadi pengamalan Peri Kemanusiaan, dimana ujungnya adalah pendidikan budi pekerti luhur

Hal ini juga sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan fokus pada pembangunan SDM dalam kepemimpinan periode keduanya bersama KH Makruf Amin. “Jatim punya ribuan pesantren, diharapkan santrinya bisa diberi tugas mengamalkan ilmunya minimal bisa mengawal satu keluarga atau mushola,” kata politisi asal Malang.

Di sisi lain, Jatim juga sudah menerapkan pendidikan dual track dan pendidikan vocasi, sehingga ada link and macth antara dunia pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. “Ini sejalan dengan upaya Pemprov Jatim menghadapi bonus demogrfi,” pungkasnya. (pun)

Leave a reply