Gubernur Khofifah Harus Lebih Progresif Potong Jalur Korupsi di Birokrasi

0
311

SabdaNews.com – Mencuatnya kasus dugaan korupsi bantuan keuangan (BK) di Kabupaten Tulungagung yang akhirnya menyeret sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mantan ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk dimintai keterangan hingga kediamannya digeledah KPK. Nampaknya mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa perlu memulai legacy bagi pejabat ASN di lingkungan pemprov Jatim. Artinya, begitu sudah dinyatakan tersangka, otomatis dicopot dari jabatannya tidak perlu menunggu incraht sebagai tradisi baru di lingkungan pemprov Jatim agar ASN punya kewaspadaan terhadao korupsi.

“Saya pikir itu jalan progresif memberi pesan kepada para pejabat publik di lingkungan pemprov Jatim agar lebih fight melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kalau perlu kontrak itu disertakan jadi satu dengan SK saat pengangkatan pejabat baru di lingkungan pemprov Jatim,” kata Surokim Abdussalam saat dikonfirmasi Jumat (12/7/2019).

Diakui Surokim, korupsi model fee proyek sudah sistemik di lingkungan birokrasi sehingga perlu peta jalan progresif untuk memotong mata rantai sebagai jalan progresif implementasi zona integritas di lingkungan pemprov Jatim.

“Saya pikir sudah waktunya Gubernur Khofifah lebih progresif karena itu akan menjadi tradisi baru yang bagus di lingkungan pemprov Jatim sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan publik dan juga endorse tradisi baru di pemprov Jatim,” jelas Dekan FISIB UTM ini.

Terhadap para pejabat yang terlibat kasus korupsi dan sudah berstatus tersangka, lanjut Surokim sebaiknya langsung dicopot dari jabatannya. Bahkan kalau perlu pensiun dini jika yang bersangkutan masa pensiunnya masih lama.

“Itu akan menjadi pesan efektif bagi pejabat di lingkungan pemprov Jatim. Kalau tidak begiu maka sulit memulihkan citra birokrasi pemprov Jatim,” tegas Surokim Abdussalam.

Momentumnya juga pas sebab Gubernur Khofifah sebentar lagi bisa melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. “Jadi nantinya bukan hanya mutasi tapi juga meletakkan tradisi baru untuk memangkas tradisi yang sistemik korupsi di birokrasi,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bersama, dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi ketua DPRD Kabupaten Tulungagung di Pengadilan Tipikor Surabaya, JPU KPK mengungkap sejumlah nama yang terlibat dalam kasus tersebut.

Diantaranya, Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono Rp750 juta,; Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp.4.675 miliyar,; Sekda Tulungagung Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Tuluangaung Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto Kabid Fisik Prasarana Bappeprov Jatim sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan mantan Kepala BPKAD Jatim sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeprov Jatim Rp6.750 milliar,;

Bahkan Kamis (11/7) siang penyidik KPK juga menggeledah rumah kediaman Budi Setiawan di jalan Bhakti Husada Surabaya, maupun kediaman Tony Indrayanto sebagai pengembangan penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Kendati sudah melakukan penggeledahan dan mengamankan beberapa berkas, seperti laptop dan handphone, namun KPK hingga saat ini belum berani menetapkan Budi Setiawan, Budi Juniarto maupun Tony Indrayanto sebagai tersangka. (tis)

Leave a reply