Pembangunan Surabaya Dalam 2 Dekade Kurang Sentuh Kemanusiaan

0
416

– Asal Sevisi, PKB Siap Berkoalisi Dengan Siapapun di Pilwali Surabaya 2020

SabdaNews.com – Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa PKB siap berkoalisi dengan partai manapun dalam Pilwali Kota Surabaya 2020 mendatang. Syaratnya asal ada kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Surabaya ke depan.

Kesamaan visi Surabaya hari ini yang sedang diupayakan dan menjadi perhatian yang paling mendasar hasil pemetaan PKB adalah jangan sampai warga masyarakat Surabaya yang asli semakin hari-semakin terpinggirkan sehingga akar budaya masyarakat Surabaya terancam hilang.

“Visi ke depan Kota Surabaya adalah bagaimana paradigma pembangunan yang kemudian tetap memberikan ruang yang cukup kepada warga Surabaya yang asli,” ujar Abdul Halim Iskandar saat dikonfirmasi Kamis (4/7/2019).

Diakui Halim, visi seperti itu bukan masalah sara tapi sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik sejarah Kota Surabaya. “Kalau ini tidak dipikirkan mulai sekarang, maka ekstremnya adalah jangan sampai warga Surabaya asli menjadi seperti suku Aborigin di Australia,” dalih politisi asli Jombang.

Pertimbangan lainnya, lanjut Abdul Halim, Kota Surabaya sudah semakin metropolitas. Karena itu jangan sampai apa yang terjadi di Jakarta terulang di Kota Pahlawan.

“Kita lihat sekarang warga asli Betawi tinggal di pinggiran sekitar Tanah Abang dan Kemang. Sedangkan yang dipinggir jalan atau kota justru para pendatang. Jangan-jangan kalau salah arah pembangunan warga Betawi akan menjadi museum,” kelakarnya.

Selain permasalahan dari sisi akar budaya, visi yang menjadi prioritas PKB untuk Kota Surabaya yakn menyangkut masalah kemacetan selagi belum seperti Jakarta.

“Antisipasi kemacetan di Surabaya harus segera dimulai baik sistem transportasi publik, sistem perencanaan pembangunan infrastruktur jalan skala prioritasnya dan lain sebagainya,” pita Abdu Halim Iskandar.

PKB juga memotret kondisi Rungkut bagaimana 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu dengan kondisi hari ini. “Kita tidak terlalu berteori karena ada situasi dimana Rungkut yang lalu dengan hari ini sudah jauh berbeda, kemana warga aslinya,” imbuhnya.

Menurut kakak kandung Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar ini, suara alunan sholawat dan azan masjid, hari ini masih bisa didengar walaupun berada di tengah kota Surabaya.

“Itu adalah ciri khas Surabaya dan tidak boleh hilang karena kalau itu hilang maka sudah bukan Surabaya lagi. Itulah yang saya maksud visi pendekatan pembangunan berkemanusiaan,” tegas Gus Nanang sapaan akrabnya.

Sementara menyangkut soal kriteria calon, pihanya mengaku tidak mengukur kriteria dari sisi orang, melainkan bisa tidak dia menerjemahkan dan menjalankan visi itu menjadi program ketika terpilih memimpin Kota Surabaya.

“Kalau dia bisa kenapa tidak kita dukung. Siapapun dia dan dari manapun dia. Paradigma koalisi yang kita bangun adalah paradigma kesamaan visi bukan kader atau tidak,” tambah Abdul Halim Iskandar.

Kesamaan visi itu, lanjut Halim juga akan menjadi kontrak politik bagi calon yang akan didukung PKB di Pilwali Surabaya mendatang. “Visi tersebut harus bisa memberi warna kepada RPJMD sehingga jelas Surabaya 5-10 tahun kedepan akan menjadi seperti apa potretnya harus kelihatan dalam visi dan misinya,” katanya.

Ia mengakui pola pembangunan Kota Surabaya dalam dua dekade paska reformasi belum sampai membahayakan pembangunan berkemanusiaan. Namun PKB tahu pembangunan selama ini setelah dicari arah tujuannya kemana, ternyata belum bisa menjawab penyelesaian kemacetan kota Surabaya.

“Nggak usah saya ngomong, semua sudah tahu, frontage bukanlah produk baru tapi program lama yang terealisasi saat ini. Sedangkan untuk pembangunan kemanusiaan dari pengisian memang ada tapi dalam kebijakan makro belum terlihat,” kritik Abdul Halim Iskandar.

Contoh kebijakan makro yang diharapkan adalah bagaimana upaya pemerintah mempertahankan warga asli Surabaya supaya tetap tinggal disitu dan tidak terkena penggusuran karena pembangunan.

“Kalau mau dismulasikan dengan sederhana pembangunan industrialisasi di Surabaya harus dilakukan di ring luar karena jika dilakukan di dalam pasti akan menggusur orang-orang yang merupakan warga asli Surabaya,” harapnya.

Di sisi lain, pembangunan untuk mengurai kemacetan Surabaya yang signifikan juga terkesan masih mengutamakan pemukiman kawasan elit. Jadi letupan-letupan baru pembangunan di Surabaya selain underpass belum muncul.

“Teori pembangunan, kalau akses dipermudah maka naiklah nilai ekonomis lahan yang ada di sekitar kawasan itu,” pungkas pria yang juga ketua DPRD Jatim ini. (pun)

Leave a reply