Gubernur Jatim Pastikan Tak Akan Privatisasi PT Air Bersih Jatim (Perseroda)

0
678

– Begini Cara Perusahaan Cari Modal Usaha

SabdaNews.com – Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan tidak akan menjual saham (privatisasi) Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) ke pihak swasta setelah nantinya status hukum berubah menjadi PT Air Bersih Jatim (Perseroda). Sebaliknya, Pemrov Jatim akan menyiapkan sejumlah opsi mencari modal usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertimbangan lainnya, kata orang nomor satu di Pemprov Jatim upaya privatisasi perusahaan air bersih bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sebab, ketentuan akan hal ini telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Perundangan mengatur bahwa pengelolaan Sumber Daya Air merupakan tanggungjawab pemerintah melalui BUMN dan BUMD,” ujar Gubernur Khofifah saat memberikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan bentuk hukum perubahaan bentuk hukum perusahaan daerah air bersih Jatim mendjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda) pada rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (2/7/2019).

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait kemungkinan rencana menjual sebagian saham Perseroda ke swasta untuk rencana penambahan kapasitas produksi SPAM regional Jatim yang membutuhkan Rp.4,927 triliun. “Perubahan bentuk hukum ini akan mempermudah memperoleh pinjaman dengan nominal yang besar dan waktu yang panjang dengan tingkat bunga rendah untuk penuhi kebutuhan modal investasi,” kata Khofifah.

Di sisi lain, dengan perubahan bentuk hukum PDAB maka perusahaan akan lebih mudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun bussiness to bussiness.

Sementara menyangkut kemungkinan membagi sebagian aset saham kepada pemerintah kabupaten/kota yang terampak adanya proyek SPAM regional Jatim. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pola skema kerjasama SPAM regional telah diatur melalui Kementerian PUPR yakni pembagian kewenangan pengelolaan tersebut bukan dengan membentuk perusahaan baru tapi cukup dengan membagi kewenangan pengelolaan masing-masing perusahaan sesuai porsinya.

PT Air Bersih Jatim kedepan akan mengelola unit intake, produksi, dan jaringan distribusi utama. Sedangkan PDAM (Kabupaten/kota) akan mengelola distribusi hilir ke masyarakat. “Jadi kerjasama yang dilakukan bukan melalui pembagian aset atau pun pembagian saham perusahaan. Tapi kerjasama untuk melakukan pelayanan berdasarkan kewenangan masing-masing,” tegas Khofifah.

Bupati/Walikota juga akan mengendalikan tarif air agar tetap terjangkau. Sehingga, pihak swasta yang melakukan kerjasama pengelolaan sumber daya air harus mengikuti ketentuan tarif air yang berlaku di daerah. “Jadi PT Air Besih tetap mempunyai dimensi pelayanan sosial dan tidak berorientasi profit semata,” tegas Khofifah.

Kemudian menyangkut bagaimana prospek pembentukan PT Air Bersih Jatim (Perseroda) dari sisi peningkatan PAD Jatim? Dengan lugas Khofifah menjelaskan bahwa dengan perubahan bentuk perusahaan PDAB menjadi PT Air Bersih Jatim (Perseroda) diharapkan pertumbuhan perusahaan dalam memperoleh laba akan semakin cepat sehingga berimbas peningkatan PAD untuk Pemprov Jatim.

Sementara menjawab pertanyaan Fraksi PKS mengenai beberapa kebutuhan riil sektor industri terhadap air bersih dan beberapa kebutuhan riil masyarakat terhadap air bersih dan beberapa persen pemerintah mampu memenuhinya. “80 persen untuk kebutuhan domestik (masyarakat) dan hanya 20 persen yang diperuntukkan industri/komersial,” kata Khofifah.

Terkait pertanyaan Fraksi Partai Golkar menyangkut berapa banyak jumlah penduduk Jatim yang belum terjangkau pemenuhan air bersih sesuai standart kualitas yang ditentukan. Dengan lugas Khofifah menjelaskan capaian Pemprov Jatim baru 75,20 persen dari jumlah penduduk, sehingga yang belum terjangkau tinggal 24,8 persen dari jumlah penduduk.

Grand Design prasarana SPAM regional sebenarnya telah dimasukkan RTRW Jaim 2011-2031. Diantaranya, SPAM regional Malang Raya, SPAM regional Umbulan SPAM regional Pantura, dan SPAM regional Lintas Tengah. “Karena ituu untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dengan lingkup se Jatim, masih diprlukan penambahan-penambahan pengembangan lokasi SPAM regional untuk optimalisasinya,” dalih Khofifah.

Ia juga mengapresiasi usulan agar pada pembahasan P-APBD 2019 atau RAPBD 2020 dialokasikan penyertaan modal pada PT Air Bersih Jatim (Perseroda). Hal ini sejalan dengan Perda No.3 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Perda No.8 tahun 2013 tetang penyertaan modal, yang akan diusulkan penambahan modal ke PT Air Bersih Jatim sebesar Rp.178 miliar dari yang ditetapkan sbesar Rp.233 miliar.

“Peruntukannya adalah untuk modal kerja dan cadangan resiko operasional SPAM Umbulan yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2019. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Jatim atas diusulkannya Raperda ini,” pungkas Khofifah Indar Parawansa. (tis)

Leave a reply