Komisi E DPRD Jatim Desak PPDB 2019 Dievaluasi

0
294

– picu ketidakadilan karena sebaran kepadatan penduduk tidak berimbang dengan jumlah sekolah

SabdaNews.com– Perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 menerapkan sistem zonasi (jarak domisili) dengan mengacu Permendiknas No.51 Tahun 2018 terus menuai sorotan. Pasalnya, sistem itu justru memicu ketidakadilan bagi para siswa berprestasi hanya dengan dalih pemerataan.

Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Agatha Retnosari memaparkan hasil pengamatan lapangan dan masukan yang diterima dari berbagai lapisan masyarakat, terkait pelaksanaan PPDB tahun 2019 untuk SMA/SMK di Surabaya dan daerah-daerah lain.

“Ada beberapa hal yang perlu mendapat evaluasi serius dan perlu menjadi perhatian agar ada perbaikan dan tidak terulang lagi ketidakadilan yang menimpa siswa di tahun depan,” ujar Agatha Retnosari saat dikonfirmasi Senin (17/6/2019).

Menurut anggota DPRD Jatim yang terpilih kembali maju dari Dapil Surabaya, diantara yang perlu dievaluasi adalah perbandingan sebaran SMA/SMK dan sebaran kepadatan populasi penduduk yang tidak seimbang.

Di contohkan di Kota Surabaya, Kecamatan Genteng memiliki empat SMA. Sebaliknya di Kecamatan Gunung Anyar justru tidak ada sama sekali SMA disana. Artinya jika diterapkan zonasi murni, maka akan menimpulkan perlakuan yang tidak setara yang ujungnya adalah adanya ketidakadilan bagi para siswa khususnya yang tinggal di pinggiran perkotaan.

“Saya yakin ini juga terjadi di semua kabupaten atau kota di Jatim. Oleh karena itu pemberlakuan sistem zonasi murni PPDB 2019 harus dievaluasi pelaksanaannya,” tegas Agatha Retnosari.

Di sisi lain, perubahan PPDB dari sistem nilai (prestasi) menjadi sistem zonasi (jarak domisili) juga membuat siswa-siswa yang telah belajar serius dan mendapat nilai bagus menjadi seperti tidak bermakna sama sekali.

“Saya paham bahwa ada keinginan untuk pemerataan agar sekolah unggulan juga dapat dinikmati oleh siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar sekolah. Tetapi, perlu ditemukan sebuah sistem yang juga tidak meminggirkan hak siswa yang berprestasi,” harap politisi murah senyum ini.

Pada spektrum yang lebih luas, ini bukan hanya tentang masa depan siswa semata, tetapi juga untuk masa depan negara, dimana peran negara untuk menghadirkan lembaga pendidikan berkualitas memang perlu terus dikuatkan.

Beranjak dari kasus ini, pihaknya berharap ditemukan formula PPDB yang pasti dapat menjadi pegangan dan tidak berubah-ubah tiap tahunnya. “Sekali lagi PPDB jangan dijadikan ajang coba-coba sistem. Saya berharap pemerintah pusat memberi arahan yang jelas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama melakukan perbaikan sistem PPDB,” tegas Agatha.

Ia menyebut sistem PPDB tahun 2019 ini tidak adil dan harus dievaluasi total. Bahkan pihaknya mendesak lebih baik sistem zonasi PPDB 2019 tidak diberlakukan lagi. Ke depan, Kementerian Pendidikan harus melakukan kajian lebih mendalam setiap kebijakannya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya seperti tahun ini.

“Saya mendesak dilakukan kajian untuk diberlakukannya sistem kuota atau sistem kombinasi, di mana sebuah sistem yang mengakomodasi beberapa jalur. Yaitu, jalur nilai bagi siswa berprestasi yang diseleksi dengan Nilai UN tanpa mempermasalahkan berapa jarak rumah siswa dari sekolah tersebut. Kemudian, jalur zonasi, bagi siswa yang mempunyai domisili dekat dengan sekolah tersebut, tidak mempermasalahkan berapa nilai yang diperoleh,” harap Agatha.

Sedangkan untuk jalur bagi keluarga tidak mampu, bagi siswa dengan dibuktikan SKTM dan harus dengan survei lapangan yang menyatakan orang tua siswa tersebut tidak mampu secara ekonomi.

Kemudian jalur orang tua pindah kerja, bagi Dinas TNI/Polri atau yang sejenis dibuktikan dengan keterangan tugas dari instansi yang bersangkutan. Kemudian, jalur anak berkebutuhan khusus, dimana siswa berkebutuhan khusus yang memang tidak dimungkinkan bersaing secara formil dengan siswa lain juga diberikan alokasi kuota khusus.

Sistem kuota atau sistem kombinasi itu, menurut dia, bisa diberlakukan dengan persentase 50 persen-25 persen-20 persen-2,5 persen-2,5 persen. Atau dengan persentase kuota lain yang mempertimbangkan rasa keadilan setelah melakukan kajian-kajian distribusi populasi siswa yang terdapat di daerah masing-masing.

“Saya memberikan apresiasi khususnya untuk Pemkot Surabaya dan daerah-daerah lain yang melaksanakan PPDB dalam sistem online yang terbuka dan dapat dipantau oleh semua pihak, sehingga menghindarkan prasangka terjadinya adanya permainan dalam proses PPDB,” dalihnya.

Agatha juga mendesak Kementerian Pendidikan dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan UN atau PPDB harus memperhatikan waktu dengan tidak mengeluarkan kebijakan di tengah tahun ajaran berjalan.

“Harusnya semua kebijakan itu sudah dibahas dan dikaji secara mendalam dan dikeluarkan di awal tahun ajaran baru mulai, sehingga orang tua dan juga siswa bisa mempersiapkan diri lebih baik,” pungkasnya. (tis)

Leave a reply